Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dihadapi sejumlah masalah dalam menangani UMKM di Indonesia.
Selama satu bulan ini menjabat sebagai menteri, ia melihat ada berbagai tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 65 juta UMKM terbagi dalam tiga klasifikasi usaha, yakni, mikro, kecil dan menengah.
Baca juga: Di ASEAN, Termasuk Malaysia dan Singapura, UKM Berkontribusi hingga 50 persen Terhadap PDB
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019, ia menyebut usaha mikro masih mendominasi sebesar 99,63 persen atau sebanyak 63.9555.369 unit usaha.
Meski demikian, menurut Maman, mereka telah berkontribusi hingga 64 persen ke Produk Domestik Bruto (PDB).
“Inilah wajah pengusaha UMKM kita sekarang. Jumlahnya masih didominasi oleh pengusaha mikro. Realitas ini betul sekali,” kata Maman dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Rabu (20/11/2024).
Ada sejumlah masalah yang dihadapi. Pertama, data UMKM belum terintegrasi.
Data UMKM masih tersebar di 27 Kementerian/Lembaga (K/L), sehingga perlu dilakukan Pemanfaatan dan Optimalisasi Data UMKM pada Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT-UMKM).
“Maka akan dilakukan integrasi program pemberdayaan UMKM melalui pelaksanaan Program SAPA UMKM,” ujar Maman.
Tersebarnya program UMKM di 27 K/L maupun BUMN menjadi tantangan untuk mengonsolidasikannya, termasuk dalam hal anggaran, agar terintegrasi di Kementerian UMKM.
Maman pun mengeluhkan klasifikasi Kementerian UMKM yang masuk dalam tier III, sehingga tak punya kewenangan untuk melakukan bimbingan teknis.
Baca juga: Naik 7,5 Kali Lipat di 11.11 Big Sale, Ini Strategi Shopee Perkuat Penjualan Brand Lokal dan UMKM
Kementerian yang berada dalam tier III hanya memiliki kewenangan sebatas konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi.
Maman pun memandang perlu ada terobosan dalam melakukan konsolidasi. Ia akan mencontoh apa yang dilakukan India dan Korea Selatan.
"Saya melihat contoh seperti di India maupun Korea Selatan yang UMKM-nya terintegrasi. Itu akan kami lakukan melalui program SAPA UMKM nanti,” ucapnya.
Berikutnya, terkait isu pengusaha UMKM yang masih didominasi usaha mikro dan terbatasnya akses pembiayaan UMKM.
Masalah selanjutnya, ia menyebut kapasitas SDM UMKM masih rendah dan kurangnya partisipasi dalam kemitraan.
Ia mengaku memiliki Kartu Usaha yang merupakan program sinergi dengan Bappenas.
Penerima Kartu Usaha terdiri dari 10 ribu Kartu Usaha Afirmatif (pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan) dan 15.200 Kartu Usaha Produktif (penguatan kelas menengah).
Keterbatasan akses pasar domestik dan global juga menjadi sorotan. Terakhir, tingkat rasio kewirausahaan yang masih rendah.