Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara, Muliaman Hadad mengungkap pesan Presiden Prabowo Subianto saat dirinya dipanggil ke Istana Kepresidenan.
Adapun salah satu pesannya yakni terkait peluncuran Danantara.
"Beliau cuma berpesan dilakukan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu," kata Muliaman kepada wartawan, Selasa (26/11/2024).
Namun, Muliaman tidak bisa memastikan kapan Danantara akan diluncurkan.
"Ya nanti kita lihat waktunya pak presiden ya. Insyaallah," ucap Muliaman.
Dia mengatakan peluncuran Danantara melalui Peraturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) sudah disiapkan, tinggal diteken Prabowo.
"Sejalan dengan prioritas pemerintah ya pangan, energi, hilirisasi, dan lain sebagainya. Itu semuanya penting," tandas Muliaman.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga dan badan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).
Beberapa menteri, terutama yang berkaitan dengan perekonomian, terpantau tiba di Istana Kepresidenan pada pukul 16.40 WIB.
Mereka di antaranya yang tiba yakni Kepala BP Danantara Muliaman Hadad, Wakil Kepala BP Danantara Kaharuddin Djenot, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Baca juga: Prabowo Siapkan Danantara, Ekonom: Investasi Harus Siap Untung dan Rugi
Saat ditanya soal agenda rapat membahas soal peluncuran Danantara, Muliaman membantah.
"Enggak, koordinasi," kata Muliaman.
Kemudian, Djenod juga tak menjawab secara jelas soal peluncuran Danantara.
"Nanti ya," pungkasnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Investasi Danantara).
BP Investasi Danantara dikepalai oleh Muliaman Darmansyah, mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Danantara akan mengelola aset 600 miliar dolar AS (kurs Rp 15.840) atau setara Rp 9.504 triliun.
Badan ini akan ini akan menangani investasi pemerintah di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Badan yang disebut-sebut akan menjadi superholding BUMN ini akan menjadi seperti Temasek, badan investasi global yang berkantor pusat di Singapura.
BP Investasi Danantara seharusnya diluncurkan pada 7 November 2024. Namun, rencana tersebut tidak jadi terlaksana karena peluncuran akhirnya akan dilakukan setelah Prabowo kembali dari perjalanan luar negeri selama kurang lebih 16 hari.
Ada tujuh BUMN yang akan berada di bawah pengelolaan BP Investasi Danantara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT PLN (Persero).
Lalu, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.
Baca juga: Ini Penyebab Prabowo Ogah Buru-buru Resmikan BP Investasi Danantara, Bakal Kelola Rp9.504 Triliun
Selain tujuh BUMN tersebut, Indonesia Investment Authority (INA) juga akan dikonsolidasikan ke BP Investasi Danantara.
Tujuan Pembentukan Danantara
Danantara akan menjadi lembaga pengelola investasi Indonesia yang lebih luas dari anggaran pemerintah.
Tujuan pembentukannya untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.
Berdasarkan dokumen profil BP Investasi Danantara yang dikutip dari Kompas.com, Danantara dibentuk untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas selama 5 tahun ke depan.
Danantara juga diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, dengan mengkonsolidasikan aset-aset penting dan mengoptimalkan entitas kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global, sekaligus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendukung target dan program pemerintah.
Dia menyebut bahwa BP Investasi Danantara akan bersifat lebih besar dan mencakup cakupan yang lebih luas dibandingkan Indonesia Investment Authority (INA), yang saat ini bertindak sebagai sovereign wealth fund Indonesia.
“Sesuai namanya, badan pengelola investasi ini bertujuan untuk mengelola aset di luar APBN secara bertahap,” ujar Muliaman pada Selasa (23/10/2024).