Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Abdul Hadi berpendapat, rencana pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol), berpotensi membawa dampak buruk terhadap transportasi publik dan perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

"Kebijakan ini harus dikaji ulang secara mendalam," ujar Abdul di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Menurut Abdul, pemerintah tidak bisa mengabaikan dampaknya pada kehidupan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada layanan ojol untuk kebutuhan sehari-hari, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengemudi.

"Dampak yang terjadi adalah akan ada kenaikan biaya Operasional. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa 30-40 persen biaya operasional pengemudi ojol berasal dari pengeluaran BBM. Jika subsidi dihapus, tarif layanan diperkirakan naik sehingga memberatkan masyarakat," ujar Abdul.

Selain itu akan ada peralihan moda transportasi, data menunjukkan bahwa sekira 80 persen pengguna ojol berasal dari kalangan berpendapatan rendah, mereka kemungkinan besar akan beralih ke moda transportasi yang lebih murah, meskipun kurang efisien atau nyaman.

"Atau bahkan mereka akan beralih tidak menggunakan tranportasi publik lagi," kata Abdul.

Selain dampak terhadap transportasi publik, pelarangan BBM subsid terhadap Ojol juga berdampak kepada perekonomian Masyarakat.

Yang terjadi di masyarakat kebijakan ini akan memicu kenaikan inflasi. Menurut analisa Bank Indonesia, peningkatan tarif transportasi akibat penghapusan subsidi dapat memicu inflasi hingga 0,5 persen dalam waktu enam bulan.

"Selain itu akan terjadi penurunan pendapatan pengemudi ojol dimana pendapatan harian pengemudi ojol diprediksi turun hingga 30 persen akibat penurunan permintaan layanan, yang akan berdampak langsung pada daya beli mereka," tutur Abdul.

Baca juga: Dampak PHK dan Terbatasnya Lapangan Kerja Formal Jadi Faktor Banyak Pekerja Jadi Ojol

Abdul Hadi juga mengungkapkan bahwa akan ada implikasi sosial jika kebijakan pelarangan tersebut dilakukan. Akan ada pemotongan pengeluaran kebutuhan lain dalam konsumsi masyarakat.

Banyak pengguna ojol yang harus mengurangi belanja atau konsumsi demi menutupi kenaikan biaya transportasi.

"Selain itu juga akan ada potensi ketidakpuasan Masyarakat. Berdasarkan survei, 60 persen pengguna ojol merasa layanan ini esensial. Kebijakan yang memperberat aksesibilitas ojol dapat memicu ketidakpuasan publik," tambah Abdul.

Baca juga: Bahlil Larang Ojol Beli Pertalite, Beban Masyarakat Rentan Makin Berat dan Driver akan Demo Besar

Abdul Hadi meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut secara komprehensif dengan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat kecil.

Sebab, subsidi BBM adalah bagian dari upaya negara untuk memastikan akses transportasi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Pemerintah harus mengambil langkah hati-hati. Kebijakan ini memerlukan pendekatan komprehensif untuk menghindari dampak negatif bagi masyarakat kecil," tuturnya.