TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan semua kementerian maupun lembaga melakukan efisiensi anggaran.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Tahun 2025 No. 1 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Adanya kebijakan tersebut, membuat anggaran pembangunan IKN di pos Kementerian Pekerjaan Umum menjadi tidak ada pada tahun ini.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pada tahun ini Kementerian PU terkena efisiensi anggaran sebesar Rp81,38 triliun. 

Baca juga: Kelakar Menteri PU Soal Anggaran IKN 2025: Diblokir, Digunakan untuk Beli Makan Siang Menteri

Dari Rp 110,95 triliun, kini mereka hanya memiliki Rp 29,57 triliun.

Maka dari itu, Dody mengatakan belum ada progres pembangunan terkini yang bisa diberikan.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan tadi saya bilang, kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres? Gimana sih? Anggarannya [saja] enggak ada," katanya ketika ditemui usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Tanda IKN Berpotensi Terbengkalai

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat, mengatakan, salah satu indikator kuat proyek IKN tidak berjalan sesuai rencana adalah penundaan relokasi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. 

Padahal, kata Achmad, keberadaan ASN di ibu kota baru sangat penting karena menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di kawasan tersebut. 

"Dengan adanya ASN, aktivitas ekonomi di sekitar IKN akan mulai bergerak, memberikan kepastian bagi investor swasta untuk masuk. Namun, dengan penundaan ini, kepercayaan investor terhadap proyek ini semakin menurun," tutur Achmad kepada Tribunnews.

"Jika ASN saja tidak segera pindah, lalu siapa yang akan lebih dulu menghuni IKN? Apakah IKN hanya akan menjadi kota kosong dengan gedung-gedung mewah tanpa aktivitas ekonomi yang nyata?" sambungnya.

Menurutnya, jika situasi ini berlanjut, maka ada risiko besar bahwa proyek IKN akan menjadi seperti banyak proyek infrastruktur besar lainnya yang berakhir sebagai “white elephant project”.

"Proyek mahal yang akhirnya terbengkalai karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan realitas di lapangan," ucapnya.