TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang bagi ekspatriat untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai menuai respons dari parlemen.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungannya dengan catatan ketat: penunjukan harus berdasarkan keahlian dan kebutuhan profesional yang tidak tersedia di dalam negeri.

“Selama penunjukan itu didasarkan pada keahlian, prestasi, dan kemampuan profesional, dengan catatan ketidaktersediaan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dari dalam negeri, tentu tidak masalah. Tapi kalau hanya sekadar sensasi, saya kira jangan dipaksakan,” ujar Rivqy kepada wartawan, Kamis (16/10/2025).

Rivqy menegaskan bahwa BUMN adalah tulang punggung ekonomi nasional dan harus dikelola secara profesional, berorientasi pada profit dan manfaat publik.

Ia menyebut keterlibatan tenaga asing dapat diterima jika mampu mempercepat transfer pengetahuan dan penguatan kinerja.

“BUMN adalah tulang punggung ekonomi kita. Maka pengelolaannya harus berbasis profesionalisme. Jika dengan melibatkan tenaga profesional asing bisa mempercepat penguatan kinerja dan transfer pengetahuan, ya silakan saja,” ucapnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa dukungan terhadap kebijakan ini tidak berarti tanpa pengawasan.

Pemerintah diminta memastikan mekanisme transparansi dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.

“Kita ingin BUMN kuat, mandiri, dan membawa maslahat bagi kemajuan bangsa. Jadi bukan semata globalisasi, tapi juga keberlanjutan manfaat ekonomi untuk rakyat Indonesia,” tandasnya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Ungkap Danantara Ngotot Minta Utang Kereta Cepat Dibiayai APBN: Uangnya Lebih Banyak

Sebelumnya, pada Rabu (15/10/2025), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perubahan regulasi yang memungkinkan warga negara asing menduduki posisi pimpinan di BUMN.

“Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita,” kata Prabowo dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Langkah konkret dari kebijakan ini terlihat dalam restrukturisasi Garuda Indonesia.

CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengonfirmasi penunjukan dua ekspatriat dalam jajaran direksi maskapai pelat merah tersebut: Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi dan Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

"Setelah kita melakukan analisis menyeluruh, dibantu juga dengan advisor khusus penerbangan, kita melakukan penguatan dari segi manajemennya," ujar Rosan.

Kebijakan ini menandai perubahan paradigma dalam pengelolaan BUMN, yang selama ini identik dengan kepemimpinan nasional.

Meski belum ada regulasi tertulis yang dipublikasikan secara luas, pernyataan Presiden dan langkah Garuda Indonesia menjadi sinyal awal bahwa keterlibatan ekspatriat akan menjadi bagian dari strategi reformasi korporasi negara.

Publik kini menanti apakah keterlibatan ekspatriat benar-benar membawa manfaat nyata, atau justru memunculkan pertanyaan baru soal arah pengelolaan aset strategis bangsa.