Ringkasan Berita:

• Pendekatan parsial tidak lagi memadai dan diperlukan adanya pergeseran menuju pembangunan ekosistem inovasi yang kolaboratif.
• Selama ini inovasi hanya berfokus pada penciptaan alat.
• Budaya inovasi dengan menjadikan inovasi sebagai kebiasaan dan gaya hidup pegawai.  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Inovator di berbagai daerah dihadapkan sejumlah hambatan yang tidak lagi bertumpu pada kurangnya ide inovasi atau gagasan, melainkan pada persoalan sistemik yang menghambat lahirnya terobosan baru yang berdampak bagi masyarakat. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya fragmentasi kebijakan yang tumpang-tindih, ketergantungan pada sumber pendanaan APBD/APBN, serta budaya risk aversion yang membuat inovasi kerap kali mandek dan hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif. 

Baca juga: Kepala Lembaga Administrasi Negara Dorong Kebijakan Publik yang Berdampak dan Berbasis Bukti

Kondisi ini menegaskan pendekatan parsial tidak lagi memadai dan diperlukan adanya pergeseran menuju pembangunan ekosistem inovasi yang kolaboratif mengalihkan inovasi, di mana semula hanya dilakukan secara parsial atau ekosistem menuju ekosistem yang dilakukan secara kolaboratif lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. 

Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Seminar dan Launching Buku Referensi Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan secara Blended, di Aula Prof Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Veteran.

“Selama ini inovasi hanya berfokus pada penciptaan alat, maka ekosistem inovasi akan berfokus pada menciptakan lingkungan," papar Taufiq dikutip Minggu (7/12/2025).

"Dalam konteks ini, ekosistem inovasi pelayanan publik diterjemahkan sebagai satu kesatuan utuh dari enabler-enabler inovasi yang saling berinteraksi dan berkolaborasi melalui berbagai aktor yang terlibat, untuk mendorong inovasi agar terus tumbuh, berkembang, dan menjaga keberlangsungan inovasi pelayanan publik secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainability)," sambungnya.

Dalam menciptakan model ekosistem inovasi pelayanan publik, kata Taufiq, LAN mengadopsi 6 enabler kunci yaitu sumber daya manusia, regulasi, modal inovasi, budaya inovasi, kepemimpinan dan infrastruktur atau manajemen pengetahuan yang tersusun dalam bentuk hexagon yang saling mendukung antar pilar tersebut.

Baca juga: Kepala Lembaga Administrasi Negara Prof Adi Suryanto Meninggal Dunia

“Inovasi pelayanan publik bukan tentang memenangkan piala atau penghargaan, melainkan inovasi adalah tentang memastikan bahwa negara hadir lebih cepat, lebih murah, dan lebih responsif untuk melayani rakyat," tandasnya.

Sementara itu, Direktorat Advokasi & Pengembangan Kinerja Kebijakan, Drs. Seno Hartono, Dess menjelaskan terkait enabler ekosistem inovasi pelayanan publik, pertama, SDM, mengubah paradigma ASN dari operator administratif menjadi Agile Problem Solver yang berfokus pada kompetensi teknis dan mentalitas

Kedua, kepemimpinan, yaitu pilar yang memastikan inovasi mendapatkan support strategis dan perlindungan budaya, seluruh pimpinan harus bertindak sebagai role model, mentor, dan coach yang adaptif dan transformasional untuk menciptakan “ruang aman” yang memungkinkan SDM berani bereksperimen dan berinovasi.

Ia melanjutkan, pilar ketiga adalah, regulasi yang mengatur tata kelola inovasi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.

Pilar keempat, budaya inovasi dengan menjadikan inovasi sebagai kebiasaan dan gaya hidup pegawai.  

Ia menyebut, pilar ini secara fundamental berfungsi untuk mengatasi kendala dukungan budaya, yakni minimnya apresiasi dan keberanian mengambil risiko. 

“Pilar kelima adalah, modal inovasi dan infrastruktur, merupakan aspek material yang dibutuhkan untuk mentransformasi ide inovatif (dari SDM) menjadi realitas layanan publik  dengan didukung regulasi dan budaya, dan pilar terakhir yaitu, infrastruktur organisasi dan manajemen pengetahuan yang didukung dengan platform digital (INOLAND) dan ruang fisik (Lab Inovasi) untuk kolaborasi," jelasnya.