Ringkasan Berita:

• Stok BBM nasional saat ini berada di atas standar minimum yang ditetapkan pemerintah.
• Ketersediaan energi nasional dalam kondisi aman selama periode Nataru dengan rata-rata cadangan BBM untuk 20 hari.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kelancaran pasokan energi nasional selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, ketersediaan energi nasional dalam kondisi aman selama periode Nataru dengan rata-rata cadangan BBM untuk 20 hari.

Berdasarkan informasi dari PT Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), stok BBM nasional saat ini berada di atas standar minimum yang ditetapkan pemerintah.

"Alhamdulillah, saya tadi mendapat pemaparan langsung dari Direksi Pertamina dan dari BPH Migas bahwa untuk stok BBM nasional kita di atas standar minimum," ujarnya.

"Standar minimum kita ada yang 17 hari dan ada yang 18 hari. Tapi ini di atas itu. Artinya rata-rata di atas 18 hari, sekitar 20 hari," tutur Bahlil usai meninjau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (28/12/2025).

Dengan demikian, posisi cadangan BBM nasional saat ini berada dalam rentang ideal. Di mana standar cadangan BBM maksimal ialah 21 hari. 

"Dapat dipastikan untuk urusan solar, kemudian bensin RON 90 Pertalite, kemudian RON 95 turbo, itu semua kebutuhan kita di atas standar minimum nasional. Jadi nggak perlu ada keraguan apa-apa. LPG juga di atas standar minimum nasional," ungkap Bahlil. 

Baca juga: Distribusi BBM ke Aceh Berangsur Normal, Bahlil Minta SPBU Buka 24 Jam

Bahlil menjelaskan, fasilitas yang dikunjunginya yakni TBBM Plumpang memiliki peran strategis dalam menopang pasokan energi nasional.

Pasalnya TBBM Plumpang mampu mencakup 15 persen dari sektor cadangan nasional dan 45 persen dari kebutuhan Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, termasuk juga LPG.

"Di tempat ini meng-cover 15 persen dari sektor cadangan nasional dan meng-cover 45 persen dari kebutuhan Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, dan juga termasuk LPG," ucapnya.