Ringkasan Berita:

• Populasi penduduk yang besar, kekayaan sumber daya alam, dan posisi geografis strategis jadi daya saing RI di level global.
• Kualitas infrastruktur RI masih menjadi hambatan utama untuk meningkatkan daya saing global terutama infrastruktur teknologi, kesehatan dan pendidikan.
• Indonesia mengalami stagnasi produktivitas karena rendahnya adopsi teknologi di sektor industri serta struktur ekonomi yang bertumpu pada komoditas mentah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia memiliki modal kuat berupa populasi besar, kekayaan sumber daya alam, dan posisi geografis strategis, namun masih tertahan oleh kelemahan struktural, khususnya pada infrastruktur dan sektor publik.

Pendapat tersebut disampaikan Direktur IMD World Competitiveness Center, Profesor Arturo Bris dikutip dari keterangan pers tertulis, Sabtu, 7 Februari 2026.

IMD World Competitiveness Center adalah lembaga riset yang telah meriset daya saing negara dan perusahaan selama lebih dari 35 tahun. Lembaga ini menerbitkan IMD World Competitiveness Ranking tahunan yang mengukur kemakmuran ekonomi negara melalui 258 indikator (data keras/statistik dan survei eksekutif) dengan mengacu pada empat faktor yakni kinerja perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.

Baca juga: Indonesia Siapkan Infrastruktur Perdagangan Digital Terbuka untuk Perluas Akses UMKM

Menurut Arturo Bris, kualitas infrastruktur Indonesia masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan daya saing global. Ia menyoroti ketertinggalan pada infrastruktur teknologi, kesehatan, hingga pendidikan yang dinilai belum mampu menopang kebutuhan ekonomi modern.

Hal tersebut disampaikan Arturo Bris di sela ajang World Governments Summit di Dubai, Kamis, 5 Februari 2026.

“Indonesia masuk peringkat bawah untuk infrastruktur teknologi, kesehatan, hingga pendidikan,” ujar Bris dikutip dalam keterangan tertulis Jumat, 6 Februari 2026.

Selain itu, efisiensi sektor publik juga dinilai masih lemah. Bris menekankan bahwa tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap institusi pemerintah relatif rendah, sehingga berdampak pada iklim investasi dan percepatan bisnis di dalam negeri.

Dalam aspek produktivitas, Bris melihat Indonesia mengalami stagnasi. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya adopsi teknologi di sektor industri serta struktur ekonomi yang masih bertumpu pada komoditas mentah tanpa nilai tambah signifikan.

“Selama tidak ada nilai tambah, produktivitas tidak akan naik,” katanya.

Baca juga: Bappenas dan Prasasti Soroti Kondisi Pertumbuhan Ekonomi, Tekankan Pentingnya Infrastruktur Sosial

Ia menjelaskan bahwa ketergantungan pada komoditas membuat pertumbuhan produktivitas berjalan lambat, terutama ketika dibandingkan dengan negara yang telah beralih ke industri berbasis inovasi dan teknologi tinggi.

Di sektor digital, Bris menilai posisi Indonesia relatif lebih baik dibanding Malaysia dan Thailand. Namun, capaian tersebut masih tertinggal cukup jauh dari Singapura yang dinilai lebih matang dalam ekosistem digital.

Salah satu tantangan terbesar, lanjutnya, adalah arus keluar talenta digital. Banyak anak muda berbakat Indonesia memilih berkarier di luar negeri karena peluang dan dukungan industri di dalam negeri dinilai masih terbatas.

“Indonesia adalah negara eksportir talenta. Banyak anak muda berbakat pergi karena peluang di dalam negeri terbatas,” ujarnya.

Terkait investasi, Bris melihat peluang besar Indonesia di sektor baterai kendaraan listrik (EV) dan energi hijau. Potensi ini didukung ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, terutama nikel sebagai bahan baku utama baterai.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa persaingan global di sektor tersebut sangat ketat. Karena itu, kepastian regulasi menjadi faktor krusial untuk menarik investor berkualitas sekaligus memastikan transfer teknologi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Di akhir pernyataannya, Bris menegaskan bahwa masa depan daya saing Indonesia dalam 10 tahun ke depan sangat ditentukan oleh kekuatan institusi.

Ia mencontohkan bahwa negara-negara dengan tingkat daya saing tertinggi umumnya memiliki institusi yang kuat, efisien, dan dipercaya publik maupun pelaku usaha.

“Semua negara paling kompetitif memiliki institusi yang kuat. Itu yang harus dibangun Indonesia,” kata Bris. (fin)