TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemanfaatan teknologi nuklir sebagai sumber energi di Indonesia masih menjadi perdebatan terutama dari aspek keamanannya. 

Salah satu yang menjadi sorotan saat ini adalah rencana pembanguna Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pembangunan PLTN juga harus diposisikan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional mengingat statusnya sebagai objek vital strategis.

Dari sisi sistem ketenagalistrikan, Didik Fauzi Dakhlan, Executive Vice President of Technology and Engineering PT PLN (Persero) menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan integrasi jaringan listrik nasional agar PLTN dapat berfungsi optimal sebagai baseload power yang stabil dan rendah emisi.

Penegasan tersebut dia sampaikan saat menjadi salah satu pembicara acara diskusi panel yang diselenggarakan organisasi nirlaba Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) bertajuk “Program Energi Nuklir Indonesia: Penerimaan Publik, Strategi Komunikasi, dan Mitigasi Bencana” di Jakarta, Selasa, 28 April 2026. 

Kegiatan ini menghadirkan pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, akademisi, industri, hingga organisasi masyarakat sipil, untuk membahas kesiapan Indonesia dalam mengembangkan energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi nasional yang berkelanjutan.

Ir. Djarot Sulistio Wisnubroto dari BRIN & Dewan Riset Nasional menegaskan bahwa tantangan utama pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial.

"Penerimaan publik dan Social Licence to Operate (SLO) menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan program, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang konsisten, transparan, dan berbasis bukti," ungkapnya.

Baca juga: Solusi Energi Hijau, Rusia Tunggu Keputusan Pemerintah Indonesia untuk Bangun PLTN

Selain itu, mitigasi risiko harus mempertimbangkan kondisi Indonesia sebagai wilayah Ring of Fire dengan standar keselamatan tinggi dan mekanisme verifikasi independen.

Bangun Kepercayaan Publik Dulu

Dari perspektif sosial, Dr. Netty Herawati, akademisi dari Universitas Tanjungpura, Pontianak, menekankan bahwa tantangan terbesar energi nuklir adalah membangun kepercayaan publik. 

Kesenjangan antara kesiapan teknis dan kesiapan sosial perlu dijembatani melalui komunikasi yang kredibel, partisipatif, dan berkelanjutan, khususnya di tingkat akar rumput.

Diskusi ini menghadirkan beragam perspektif strategis. Dr. Yayat Ruyat (Dewan Pertahanan Nasional) menyoroti bahwa energi nuklir memiliki nilai geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi yang signifikan dalam memperkuat kemandirian energi, daya saing industri, serta stabilitas nasional.

Baca juga: Indonesia Dinilai Mampu Bangun PLTN Seperti Negara Maju, Ini Penjelasan Pakar Energi

Diskusi menghasilkan beberapa poin utama. Pertama, transparansi menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik melalui penyediaan data keselamatan yang dapat diverifikasi secara independen.

Kedua, strategi komunikasi yang efektif diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat, termasuk fenomena Not-In-My-Backyard (NIMBY), dengan pendekatan berbasis bukti dan keterlibatan publik sejak awal.

Ketiga, mitigasi risiko harus diperkuat dengan mempertimbangkan kondisi geologis Indonesia yang kompleks. Keempat, penerimaan publik menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi energi nuklir di Indonesia.