Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PAN meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak hanya bergantung kepada Amerika Serikat, untuk memenuhi kebutuhan ventilator dalam penanganan pasien covid-19 atau corona.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay, menanggapi permintaan Presiden Jokowi ke Presiden AS Donald Trump terkait pemenuhan ventilator.
"Kalau memang membeli, tidak ada salahnya juga mencari di negara lain. Mana yang paling cepat, itu yang didatangkan ke Indonesia," ujar Saleh kepada Tribun, Jakarta, Minggu (26/4/2020).
Baca: Media Korsel Ceritakan Posisi Tak Lazim Shin Tae-yong Saat Jadi Pemain
Baca: Test Drive Renault Triber Bisa Dilakukan dari Rumah, Begini Caranya
Saleh menyebut, kondisi AS saat ini juga sedang dilanda pandemi virus corona dan pastinya sangat membutuhkan ventilator untuk masyarakat negeri Paman Sam yang terkena wabah tersebut.
"Amerika saat ini menghadapi persoalan serius dengan virus corona dan ini adalah isu utama yang diperbincangkan di negara tersebut. Tentu salah satunya adalah soal pengadaan alat kesehatan dimana salah satu yang sangat penting adalah ventilator," tutur Saleh.
Tercatat, John Hopkins University melaporkan bahwa penyebaran virus corona di AS sudah mencapai 938.154 orang.
Sementara itu, korban meninggal dunia sudah mencapai 53.755 orang atau seperempat dari total jumlah meninggal di seluruh dunia.
“Katanya, produksi ventilator di AS memang lagi ditingkatkan dan dipercepat. Tetapi beberapa waktu lalu, Presiden Trump sempat mengeritik Manager General Motor yang dinilainya sangat lambat memproduksi ventilator. Selain itu, produksinya di bawah dari jumlah yang dipesan," papar Saleh.
Berkenaan dengan itu, kata Saleh, Indonesia tidak boleh berhenti dengan hanya berharap kepada AS, apalagi ventilator tersebut bukan didapatkan gratis.
“Kalau kesan yang saya tangkap dari pernyataan pejabat AS, Indonesia akan dibantu bersama beberapa negara Amerika Latin lainnya. Namun, negara-negara tersebut tetap membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan," papar Saleh.
"Ini wajar sebab produsen ventilator tersebut adalah perusahaan swasta yang tentu membutuhkan biaya operasional dan produksi," sambung Anggota Komisi IX DPR itu.