Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PKS Netty Prasetiyani meminta BPJS Ketenagakerjaan agar proses pembayaran klaim jaminan sosial pekerja segera dicairkan.
Alasannya, gelombang PHK diprediksi makin tinggi akibat dampak dari pandemi Covid-19.
"Jangan sampai para pekerja ter-PHK, lalu tidak ada perlindungan atas jaminan sosialnya, seperti sudah jatuh tertimpa tangga," katanya dalam pesan yang diterima Tribunnews.com, Rabu (29/4/2020).
Baca: Terdampak Covid-19, BUMN Bidang Transportasi Diminta Atur Ulang Skema Bisnisnya
Berdasarkan data Kemenaker per 20 April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja dirumahkan dan kena PHK akibat terimbas pandemi Covid-19.
Di sektor formal dari sumber yang sama, Netty mencatat ada 1.304.777 pekerja dirumahkan yang terkena PHK mencapai 241.431 orang.
Sedangkan di sektor informal, ada 538.385 pekerja terdampak. Total PHK sekitar 779.816 org dan dirumahkan 1.304.777 orang.
Baca: Patuhi Putusan Menteri BUMN, Direksi dan Komisaris Garuda Indonesia Dipastikan Tak Dapat THR
"Pada saat momentum hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kita justru melihat nasib para pekerja dilanda situasi penuh keprihatinan," ungkapnya.
Lebih lanjut, anggota Komisi IX DPR RI itu meminta pemerintah agar memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja sebagai tenaga kesehatan, baik ASN maupun non ASN apabila tergolong ODP, PDP bahkan terkonfirmasi positif Covid-19, termasuk perlindungan bagi para relawan yang resmi terdaftar dalam BNPB.
Baca: Warga Kota Sukabumi Positif Terpapar Covid-19 Bertambah 5 Orang, Jadi Totalnya 35 Pasien
“Jumlah relawan yang terdata di BNPB ada sebanyak 18.355 orang. Mereka sudah men-dharma bakti-kan dirinya untuk kemanusiaan. Maka sepatutnya negara memberikan dukungan berupa perlindungan jaminan sosialnya," kata Netty.
Pekerja migran Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 pun harus menjadi concern pemerintah, seperti yang terjadi di Malaysia.
BPJS Ketenegakerjaan, dikatakan Netty, harus turun tangan.
"Saya sudah berkoordinasi dengan kementerian ketenagakerjaan, atase ketenagakerjaan di Malaysia dan BP2MI agar bisa melakukan respon yang cepat. Jangan sampai pemerintah dan BPJS ketenagakerjaan hanya manis saat menarik premi dari peserta, tetapi tidak berpihak pada saat situasi sulit seperti sekarang," katanya.