Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons berbagai kalangan yang menyoroti penggunaan anggaran pelatihan online melalui program kartu prakerja.
Dia mengungkapkan jika uang insentif yang diberikan dari program tersebut tidak habis maka akan kembali masuk ke kas negara.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) secara virtual dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4/2020).
"Insentif Rp 600.000 per bulan, untuk pelatihan maksimum Rp 1 juta. Kalau dia ambil pelatihan di bawah itu dan tidak dipakai maka uangnya masuk lagi ke negara," kata Sri Mulyani.
Baca: Niat Swafoto dengan Wiranto, Saksi Justru Rekam Momen Penusukan
Sri Mulyani mengungkapkan program pelatihan prakerja direspons positif oleh masyarakat.
Dia menyebut jumlah pendaftar mencapai 8 juta dan pada minggu pertama 130.000 yang dilayani.
Sri Mulyani mengatakan program ini terus diupayakan perbaikan dari sisi konten, platform dan jenis pelatihannya.
"Kita tidak berharap semua pelatihannya online dengan anggaran Rp 20 triliun. Kalau Covid-19 menurun maka bisa dilakukan offline. Desainnya memang meningkatkan kualitas skill," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR mengkritik program kartu prakerja.
Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pelatihan online melalui program Kartu Prakerja diaudit.
Baca: Jokowi: Bahan Baku Obat Kita Saat Ini 95 Persen Masih Impor
Menurutnya, sejak awal program pelatihan online sudah tak terbuka, misalnya dalam proses kerjasama dengan penyedia jasa.
Baca: Kasus Corona di Cimanggis Terbanyak se-Kota Depok, Camat: Pasar Ramai Warga Ngotot Tarawih di Masjid
"Kartu Prakerja sederhana, Pak, karena ada ruang gelap yang tidak bisa kita ketahui saya pernah telepon penanggung jawab di Manajemen Pelaksana (PMO)-nya, ini tolong diaudit, Pak. Ini ada ruang gelap," kata Cucun dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, Rabu (29/4/2020).
Selain Cucun, anggota Komisi III DPR RI fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan menduga ada praktik korupsi dalam penunjukan RuangGuru sebagai mitra pelaksana Kartu Prakerja.
Menurutnya, mundurnya Adamas Belva Devara, CEO RuangGuru, dari jabatan staf khusus Presiden tidak menyelesaikan masalah.
"Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa permen raksasa oleh pemerintah, bagaimana bisa terjadi, bagaimana strategi pengawasannya dan ini tidak cukup dengan mundur, Pak. Ini korupsi," kata Arteria.