Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo meminta rencana pelonggaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan secara cermat.
Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pengantar rapat terbatas melalui video conference mengenai Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Selasa (12/5/2020).
"Kelonggaran PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa."
"Didasarkan pada data lapangan, suapaya pelaksanaan lapangan berdasarkan keputusan yang benar."
"Hati-hati pelonggaran PSBB," ucap Jokowi dikutip dari channel YouTube Sekretariat Kabinet RI.
Baca: Viral Perempuan Menebar Uang di Jalan, Mengaku Terinspirasi dari Video Jokowi Saat Bagi-bagi Sembako
Baca: Jokowi Perintahkan Mendagri Landaikan Kurva Virus Corona di Daerah
Baca: Bela Para Menteri Jokowi, Bupati Lumajang Peringatkan Bupati Boltim: Jangan-jangan Anda Salah Urus
Evaluasi Detail
Mantan Wali Kota Solo ini juga meminta adanya evaluasi secara detail terhadap data tren Covid-19 dari tingkat provinsi hingga kabupaten maupun kota.
Utamanya tren data penambahan atau penurunan kasus positif terhadap wilayah-wilayah yang menerapkan PSSBB dan tidak.
"Memang kalau hasilnya bervariasi, berbeda beda di setiap daerah, pelaksanaannya juga dengan efektivitas yang berbeda-beda," imbunya.
Berdasarkan data yang ada, terdapat 4 provinsi dan 72 kabupaten atau kota yang melaksanakan kebijakan PSBB.
Serta sisanya belum menjalankan kebijakan ini atau memilih menangani Covid-19 dengan cara yang lainnya.
Baca: Sebut Jokowi Marah Besar, Pakar Epidemiolog Ini Singgung Target Corona: Kok Enggak Turun-turun?
Baca: Pak Jokowi Itu Orang Baik, Enggak Mungkin Ngasih Bantuan Hanya Seperti Ini
Baca: Jokowi Minta Kepulangan 34 Ribu TKI Dikawal Hingga ke Daerah Masing-masing
Selain perihal evaluasi, Jokowi juga menyinggung banyaknya kasus Covid-19 terjadi di pulau Jawa.
Setidaknya dari dari keseluruhan data yang ada, 70 persen kasus positif Covid-19 ada di Jawa.
"Demikian juga angka kematian 82 persen ada di Jawa," ucap Jokowi.
Oleh karena itu, ia meminta kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk memastikan pengendalian Covid-19 di 5 provinsi di pulau Jawa dilakukan secara efektif dalam dua minggu kedepan.
"Momen lebaran ini betul-betul kita gunakan," tandasnya.
(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)