Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah soal kerja dan belajar dari rumah telah meningkatkan lalu lintas internet.
Untuk itu, pemerintah diminta untuk melindungi aktivitas masyarakat di dunia maya.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI) Galang Prayogo.
Baca: Presiden Jokowi Curiga Ada yang Mainkan Harga Bawang Merah dan Gula Pasir
"Hingga kini saya belum mendengar gebrakan apa pun. Saya masih melihatnya adem ayem saja," kata dia, Rabu (13/5/2020).
Sejauh ini, dia menilai, persoalan kebocoran data tidak menuai atensi publik.
Tidak sedikit publik yang merasa biasa saja atas dugaan kebocoran data di platform digital.
Namun, kata dia, pemerintah tidak bisa bersikap tenang atas dugaan kebocoran, setelah melihat reaksi publik.
Baca: Heboh Peretasan Data Pribadi, Jangan Panik! Webinar Tech Week Bisa jadi Solusi, Gratis Lho
Setidaknya, pemerintah bisa bergerak cepat seperti ketika menangani kasus hoaks di media sosial.
"Itu bisa dilihat dari kasus hoaks, itu saja bisa dicari dan ditentukan dengan cepat hasilnya. Nah, ini masih lama saja," tuturnya.
Baca: Kemendikbud Akui Tidak Semua Masyarakat Miliki Akses Listrik untuk Belajar dari Rumah
Dia mencontohkan dugaan kasus kebocoran data 91 juta pengguna Tokopedia.
Sampai saat ini, kata dia, belum ada perkembangan hasil penyelidikan dari pemerintah.
Menurut dia, kurun waktu satu pekan adalah waktu cukup bagi pemerintah mendapatkan hasil penyelidikan.
Baca: Arief Poyuono: Kenaikkan Iuran BPJS Kesehatan Bikin Rakyat Sebel Jokowi
Seharusnya dalam dugaan kasus kebocoran data ini bisa ditentukan apakah memang ini kebocoran dari dalam atau dari luar.
"Penyelidikan sudah digelar pekan lalu, tetapi hasilnya apa coba? Saya belum mendengar itu hasilnya," kata dia.
Selain itu, dia meminta, masyarakat agar lebih peduli terhadap aktivitas di dunia maya.
"Kalau publik acuh, bukan berarti pemerintah ikut-ikutan. Makanya, itu hasil penyelidikan seperti apa? Sampai saat ini, kan, hasilnya tidak tahu," tambahnya.