Baca tanpa iklan
Sukamta menegaskan apabila alasan melakukan pelonggaran karena pertimbangan ekonomi, justru hal tersebut dapat menjadi bumerang.
Dia melihat dua bulan terakhir belum ada kemajuan yang terlihat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sudah banyak yang terpukul.
Menurutnya ketika pemerintah serampangan untuk melonggarkan PSBB, yang dikhawatirkan adalah ledakan kasus positif Covid-19.
Penanganan Covid-19 yang berlarut-larut imbasnya juga akan memperburuk kondisi ekonomi, sektor pariwisata, sektor pendidikan. Sehingga kerugian secara sosial ekonomi akan melonjak.
Oleh karenanya, Sukamta menegaskan yang harus dibenahi sebenarnya adalah sistem komando pemerintah yang selama ini membingungkan masyarakat.
"Terlihat Gugus Tugas yang dibentuk sejak awal oleh Presiden, ternyata malah dibuat bingung oleh kebijakan yang simpang siur di kementerian," kata dia.
Selain itu, pemerintah perlu segera memperjelas grand desain penanganan Covid-19, yang didalamnya memuat kriteria, tahapan, ukuran dan protokol yang jelas. Serta pemerintah harus disiplin dengan langkah-langkah yang dibuat dan dievaluasi secara berkala berdasar kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan.
"Jangan sampai masyarakat diminta untuk disiplin tetapi pemerintah sendiri tidak mampu disiplin. Jangan sampai karena hanya mengejar keuntungan ekonomi sesaat membuat plin plan dalam kebijakan. Keselamatan rakyat harus jadi prioritas paling utama," pungkasnya.