Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut sebanyak 124 kabupaten dan kota siap dibuka atau dilonggarkan pembatasan sosialnya.
Hal ini dikarenakan 124 wilayah tersebut dinilai aman dari penularan virus corona covid-19.
Artinya, aktivitas di luar 11 sektor yang beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) boleh dilakukan.
"Ada 124 kabupaten dan kota yang siap untuk dibuka karena sampai saat ini wilayahnya hijau," kata Suharso melalui video conference, Rabu (20/5/2020) dilansir Kompas.com.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan 124 kabupaten dan kota tersebut tergolong daerah hijau.
Baca: Wagub DKI: Pemprov Tidak Pandang Bulu, Pejabat Bisa Kena Sanksi Jika Langgar PSBB
Lantaran, wilayah tersebut hingga kini belum ada laporan kasus positif Covid-19.
Meski begitu, Doni menyebut Gugus Tugas tetap memantau 124 daerah tersebut sebelum mengizinkan adanya pelonggaran pembatasan sosial di sana.
Lanjut Doni, 124 kabupaten dan kota tersebut sebagian berada di wilayah kepulauan.
Hal tersebut dinilai terjamin keamanannya bila dilonggarkan pembatasan sosialnya, meskipun tetap harus dikontrol ketat.
"Saya sebutkan saja pertama Aceh ada 14 kabupaten kota, Banten 1, Bengkulu 1, Gorontalo 1, Jambi 1, Jawa Barat 1, Jawa Tengah 1, Kalimantan Barat 2, Kalimantan Tengah 1, Kalimantan Timur 1, Kepulauan Bangka Belitung 1, Kepulauan Riau 4, Lampung 5, Maluku 6, dan Maluku Utara 5," ujar Doni.
"NTT 15, Papua 18, Papua Barat 6, Riau 2, Sulawesi Barat 1, Sulawesi Selatan 1, Sulawesi Tengah 3, Sulawesi Tenggara 5, Sulawesi Utara 5, Sumatera Barat 2, Sumatera Selatan 5, dan Sumatera Utara 16," lanjutnya.
Baca: Nikita Mirzani Gregetan Ada Warga yang Sengaja Melanggar PSBB, Gak Kelar-kelar Ni Corona
Selain itu Doni menyebut sebanyak 81 persen masyarakat Indonesia ingin PSBB berakhir.
Dilansir Kompas.com, Doni menyebut keinginan masyarakat tersebut belum bisa terpenuhi.
Lantaran masyarakat belum bisa mematuhi peraturan yang ada.
"Data yang disampaikan salah satu kementerian dan lembaga yang lapor ke Presiden, 81 persen masyarakat kita ingin segera akhiri PSBB. Tetapi tidak mungkin bisa cabut PSBB apabila masyarakat masih belum patuh," ujar Doni seusai rapat kabinet terbatas, Rabu (20/5/2020).
Tingkat kepatuhan masyarakat, menurut Doni, sangat penting untuk menekan angka penyebaran virus corona.
Doni prihatin banyak masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah selama PSBB.
"Kami juga prihatin, saya sangat prihatin karena masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan," ucapnya.
Kepala BNPB tersebut yakin, jika dalam dua minggu ke depan masyarakat mematuhi aturan PSBB, kurva kasus positif Covid-19 di Indonesia akan menurun.
"Yang sangat kita khawatirkan apabila masyarakat masih kurang peduli dengan risiko yang akan terjadi, masih ramai, masih sering kumpul-kumpul, masih sering melakukan aktivitas yang sebenernya bisa ditahan, bisa dihindari," kata Doni.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri menurut Doni adalah waktu yang krusial jika masyarakat ingin segera memulai kehidupan baru atau new normal.
Pemerintah pun meminta seluruh masyarakat dapat mengikuti peraturan.
Agar sesegera mungkin dapat memutus mata rantai penularan virus corona.
"Menjelang Lebaran dan akhir Lebaran, sekali lagi, adalah saat-saat kritis. Kalau kita ingin segera memutus mata rantai penularan, kalau kita ingin segera ke kehidupan new normal, maka 2 minggu terakhir adalah waktu terbaik," ucap Doni.
(Tribunnews.com/Wahyu Gilang P) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Ihsanudin)