News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

New Normal Timbulkan Kontroversi? Menko Polhukam Beberkan Ini

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menko Polhukam Mahfud MD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap bahwa penerapan kebijakan new normal oleh pemerintah memang menimbulkan kontroversi.

Namun pihaknya tak mau ambil pusing karena menurutnya kontroversi tak pernah ada habisnya.

Dia mencontohkan perihal pembatasan jamaah di rumah ibadah yang ternyata menimbulkan perdebatan di kalangan internal sendiri, baik dari tokoh agamanya hingga masing-masing pondok pesantren.

Baca: Anies Terbitkan Pergub Baru: Sistem Ganjil Genap Juga Berlaku Buat Roda Dua

"Memang ada kontroversi, tapi kalau menunggu kontroversi itu tidak ada habisnya. Mau rumah ibadah dibatasi atau tidak, ternyata MUI-nya sendiri bertentangan, tokoh agamanya ada setuju tapi ada juga yang menolak, pondok pesantren ini setuju, pondok pesantren sana nggak setuju," ujar Mahfud, dalam halal bihalal Ikatan Alumni Universitas Brawijaya secara virtual, Sabtu (6/6/2020).

Baca: Usahanya Disebut Sudah Tak Laku, Gibran Meradang Semprot Warganet: Jaga Mulutnya !

Bahkan, Mahfud mengungkap perbedaan juga timbul di antara kalangan dokter.

Dia menuturkan pernah melihat adanya silang pendapat yang muncul dari dokter yang sama-sama berada dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengatakan kontroversi tak akan pernah ada habisnya.

Namun, ia menegaskan seharusnya perbedaan dilihat sebagai sebuah keniscayaan.

Dia menilai pentingnya pemerintah sebagai penengah dan pengambil keputusan untuk mengatasi perbedaan antara masyarakatnya.

"Tapi disitulah perlunya ada pemerintah. Pemerintah itu dibentuk untuk mengatasi perbedaan antara manusia, untuk mengambil keputusan," kata Mahfud.

"Sekarang pemerintah mengambil keputusan new normal dengan segala protokolnya dan itu berlaku dengan sesuai keadaan masing-masing daerah. Itu semua sudah diatur supaya kita bisa bergerak, tetapi tetap tidak merusak kohesi sosial kita," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini