News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Pemerintah Didesak Gencarkan Pengawasan Protokol Kesehatan di Era New Normal

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sekolah Siap Hadapi New Normal - Siti Fatimah (65) sedang menata perlengkapan baju sekolah di Toko Kerajinan M. SHAHIR miliknya di Jalan Kauman 15 Kota Semarang, Senin (6/7/20). Dalam satu minggu ini penjualan perlengkapan baju sekolah sudah mulai membaik. (Tribun Jateng/Hermawan Handaka)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PSI meminta pemerintahan Jokowi terus menggencarkan kampanye soal protokol kesehatan terkait penerapan era new normal.

Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka mengatakan hal trtsbjt perlu dilakukan menyusul melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

"Kami setuju dengan penerapan era new normal. Rakyat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang semakin sulit. Tapi, kita menyaksikan jumlah kasus per 9 Juli melonjak sebanyak 2.657 kasus baru, maka urusan penerapan protokol kesehatan harus sangat serius, harus terus disosialisasikan lebih gencar kepada publik," ujar Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Jumat (10/7/2020).

Isyana menyatakan masyarakat tidak boleh lengah dan harus terus menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi yang tak diketahui kapan berakhirnya.

Baca: Update 10 Juli: Sebanyak 61 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di RS Pulau Galang

Baca: UPDATE Covid-19 di Pondok Gontor, Jumlah Santri Positif Corona Bertambah hingga Jadi Klaster Baru

Baca: 1.262 Orang Positif Covid-19 di Secapa AD, 17 di Antaranya Dirawat dan Diisolasi di RS

Menurutnya protokol kesehatan dasar yang harus selalu dilakukan meliputi pemakaian masker saat keluar rumah, menjaga jarak dengan sesama, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.

"Sedikit saja kita lengah soal protokol kesehatan, sangat mungkin angka positif Covid-19 akan meningkat kembali. Tentu kita tidak mau kembali ke masa PSBB di mana rakyat tidak bisa bekerja," ungkap Isyana, mantan caleg PSI dapil Banten ini.

Tak hanya itu, Isyana juga menilai perlunya pengawasan dan penegakan protokol kesehatan yang diperketat.

Dia meminta pemerintah mengerahkan sumber daya yang ada untuk melakukannya. Sanksi tegas pun menurutnya perlu diberlakukan agar masyarakat tertib dan disiplin.

"Sediakan masker di pasar-pasar tradisional dan tempat umum lainnya. Awasi dengan ketat perilaku masyarakat. Saatnya dimulai penerapan sanksi tegas. Siapa yang tidak patuh diganjar hukuman yang sesuai. Untuk urusan segenting pandemi ini, tidak bisa sepenuhnya mengharapkan kesadaran pribadi. Harus dibantu tekanan dari ranah hukum," tandasnya.

'Lampu Merah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat waspada terkait kondisi wabah virus corona di tanah air yang kembali mengkhawatirkan.

Hal itu seiring dengan penambahan kasus positif corona di Indonesia yang kemarin tercatat melebih 2 ribu kasus.

”Perlu saya ingatkan, saya kira ini sudah lampu merah lagi. Hari ini secara nasional kasus positif tinggi sekali. Hari ini 2.657,” kata Jokowi saat memberikan arahan di Posko Penanganan Covid-19, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020).

Jokowi mengatakan, penyebaran virus corona di seluruh wilayah di Indonesia sangat
tergantung kepada penanganan masing-masing daerah.

Baca: Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Klaster Secapa AD Disebut Jadi Salah Satu Penyebabnya

Oleh karena itu, ia meminta tiap pemerintah daerah menerapkan manajemen krisis dengan baik.

Di Kalteng sendiri jumlah kumulatif kasus positif virus corona mencapai 1.093 orang.
Dari jumlah itu, 393 orang dalam perawatan, sembuh 634 orang, dan meninggal 66
orang.

Menurut Jokowi, angka itu terbilang kecil.

Namun jika tidak dikendalikan dengan baik, jumlahnya dapat terus bertambah.

”Hati-hati angka yang tadi saya sampaikan bisa bertambah banyak. Ini jangan dianggap enteng,” ujarnya.

Jokowi juga mengingatkan para kepala daerah untuk berhati-hati sebelum menerapkan new normal.

Ia mengatakan, harus ada tahapan-tahapan yang dilewati sebelum masuk masa new normal.

Tahapan pertama, kata Jokowi, yaitu seluruh kabupaten/kota dan provinsi harus melewati masa prakondisi atau conditioning.

Tahap kedua, para kepala daerah harus menentukan kapan timing yang tepat untuk
new normal.

”Timingnya, waktunya kapan mulai masuk ke new normal. Ini penting sekali. Tidak langsung ujug-ujug diputuskan langsung masuk new normal. Hati-hati soal ini," kata Jokowi.

Ketiga, Jokowi meminta para kepala daerah untuk benar-benar memprioritaskan sektoryang penting untuk dibuka kembali. Ia menegaskan sektor yang dapat kembali dibuka adalah sektor dengan risiko rendah terpapar virus corona.

"Pilih sektor yang punya risiko rendah buka dulu. Yang ketiga, baru yang punya risiko tinggi, misalnya sekolah. Hati- hati kalau mau buka sekolah," tuturnya.

Di sisi lain Jokowi juga mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol

kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

"Hati-hati angka 2.657 angka positif ini harus setop. Jangan sampai ada tambahan lagi dan setiap gubernur, bupati, wali kota yang ingin putuskan suatu kebijakan tolong pakai betul data sains.

Kedua, minta saran ke pakar kesehatan. Jangan sampai memutuskan sesuatu tanpa nanya kanan kiri. Semuanya harusnya di-backup oleh data sains dan masukan dari para saintis," ujarnya.

Kamis (9/7) kemarin jumlah pasien positif terinfeksi virus corona (Covid-19) di Indonesia mencatat rekor baru dengan jumlah pertambahan 2.657 kasus baru. Angka ini menjadi tambahan kasus harian tertinggi sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret lalu.

Dari 2.657 kasus baru itu, Jawa Barat tercatat sebagai penyumbang kasus positif corona terbanyak yaitu 962 orang. Tambahan kasus itu di antaranya berasal dari klaster Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa TNI AD).

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19,Achmad Yurianto mengatakan,
kompleks Secapa TNI AD yang berada di kawasan Hegarmanah, Bandung, kini telah
dilakukan karantina wilayah.

Institusi pendidikan negara itu menjadi klaster penularan baru terkaitCovid-19 di wilayah Jabar.

"Penambahan yang cukup banyak untuk Provinsi Jawa Barat didapatkan dari klaster yang sudah selesai kita lakukan penyelidikan epidemiologi sejak 29 Juni, yaitu klaster di Secapa TNI AD. Total, di sini [positif] 1.262 orang," kata Yurianto dalam keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta.

Yuri juga mengatakan, tambahan kasus positif tersebut membuat jumlah kumulatif kasus menjadi 70.736 orang.

Selain kasus positif, pasien sembuh dari virus corona juga bertambah 1.066 orang sehingga total 32.651 orang sembuh.

Sementara pasien positif yang meninggal dunia hari ini bertambah 58 orang.

Dengan demikian total pasien meninggal di seluruh Indonesia mencapai 3.417 orang.

Sebelum kemarin, tambahan kasus positif harian terjadi pada Rabu (8/7) lalu dengan 1.853 kasus. Selain itu, lonjakan tertinggi pada 2 Juli dengan 1.624 kasus.

Baca: Suasana Terkini Secapa AD di Bandung Pasca 1.262 Orang Terkonfirmasi Covid-19

Merujuk data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sejak 1 sampai 8 Juli,
kasus positif virus corona bertambah di atas 1.000 orang per hari.

Total kasus positif Covid-19 dari 1 sampai 8 Juli sebanyak 11.694 orang.

Dengan demikian, rata-rata kasus positif bertambah 1.462 orang per hari.

Angka tambahan kasus positif tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kasus positif harian sepanjang Juni 2020. (tribun network/fik den). 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini