Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, pemerintah membangunkan kepercayaan publik sangat penting dalam situasi saat ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, hal ini supaya negara juga mendapatkan dukungan dan kerjasama dari masyarakat karena penanganan Covid-19 erat hubungannya dengan dukungan dari masyarakat itu sendiri.
Hal itu ia katakan saat menjadi salah satu panelis dalam acara “Governors’ Seminar: Developing Asia Beyond the Pandemic”, rangkaian dari Pertemuan Tahunan Asian Development Bank (ADB) yang ke-53, secara virtual pada Jumat malam.
“Bentuk dukungan dan kerja sama dari masyarakat itu bisa berupa kedisiplinan mereka dalam memakai masker, menjaga jarak fisik, dan mereka selalu patuh dalam menjaga protokol kesehatan.
Baca: BREAKING NEWS:Ada Jejak Corona, China Larang Produk Ikan Laut Asal Indonesia
Jadi, ketaatan publik masyarakat itu sangat penting dan ketidaktaatan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk,” ujar Sri Mulyani.
Dia mengatakan cara membangun kepercayaan publik yang pertama adalah tranparansi, berupa keterbukaan informasi penanganan Covid-19 di masyarakat.
Termasuk data jumlah spesimen pemeriksaan, data jumlah pasien terkonfirmasi positif, serta data pelayanan dan perawatan kesehatan bagi para pasien.
"Lalu yang kedua adalah akuntabilitas dari penggunaan dana penanganan Covid-19. Publik harus mengetahui berapa alokasi anggaran negara untuk menanganinya, dan dialokasikan untuk apa saja belanja negara tersebut," kata Sri Mulyani.
Baca: Update Corona Global 19 September Pagi: Total Kasus di Seluruh Dunia Tembus 30 Juta
Sementara yang ketiga, lanjutnya, faktor utama dalam membangun kepercayaan publik adalah mengenai peningkatan kualitas data.
"Data penduduk memegang peranan penting saat ini, untuk membangun suatu sistem data yang komplit dan komprehensif tidak mudah, apalagi Indonesia adalah negara besar dan terdiri dari banyak pulau.
Namun, dengan adanya data yang bisa melacak setiap nama, alamat dan nomor akun setiap penduduk, maka hal tersebut akan lebih memudahkan pemerintah dalam penyaluran program jaring pengaman sosial," pungkasnya.