Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah sedang mengupayakan memulihkan ekonomi yang lesu akibat pandemi virus corona atau Covid-19.
Upaya tersebut di antaranya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menganggarkan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk beberapa bidang penanganan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam agenda bertajuk 'Sharia Finance Gaining Momentum in Indonesia's economic recovery' yang digelar secara virtual, Rabu (28/10/2020) sore.
Baca juga: Gerakan 1.000 Guru Salurkan Makanan Bergizi Bantu Anak-anak di Tengah Pandemi Covid-19
"Tujuan program PEN adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan masyarakat serta pelaku usaha, utamanya Usaha Mikro dan Kecil (UKM)," ujar Maruf Amin.
Menurutnya, program ini memegang prinsip asas keadilan sosial yang ditujukan bagi kemakmuran rakyat deng memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dalam penerapan kebijakan.
Pemerintah saat ini tidak hanya menangani kesehatan, tetapi fokus pada pemulihan ekonomi yang melesu akibat pandemi.
Baca juga: Vaksinasi Covid-19, Komisi IX DPR : Harus Dipastikan Sudah Layak Secara Ilmiah
"Berbeda dengan penanganan krisis sebelumnya, dalam menangani dampak ekonomi akibat Covid-19, pemerintah berusaha keras agar kesejahteraan masyarakat tidak menurun secara drastis dan kegiatan ekonomi, Usaha Mikro Kecil tidak lumpuh," jelas Maruf Amin.
Hal itu terlihat dari pembagian anggaran PEN, karena bidang perlindungan sosial dan dukungan terhadap UMKM mendapatkan alokasi anggaran lebih banyak yakni lebih dari separuh anggaran program ini.
"Perlindungan Sosial dan dukungan UMKM diberikan alokasi lebih dari Rp 367,74 triliun. Keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat miskin dan UMKM sangat jelas terlihat," kata Maruf Amin.
Pembagian alokasi dana dalam program PEN ini meliputi Rp 87,93 triliun untuk penanganan kesehatan, kemudian Rp 239,53 triliun untuk bidang perlindungan sosial, lalu Rp 128,21 triliun untuk dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Selanjutnya Rp 120,61 triliun untuk insentif usaha, Rp 48,85 triliun untuk membantu korporasi, serta Rp 70,10 triliun untuk berbagai sektor di Kementerian dan Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.
Realisasi Anggaran Pandemi Covid-19 Capai Rp 348,6 Triliun
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengungkapkan total serapan anggaran untuk pandemi Covid-19 telah mencapai Rp 348,6 triliun.
Menurut Airlangga, jumlah tersebut setara 50 persen lebih dari total yang dianggarkan sebesar Rp695,2 triliun.
Hal itu disampaikan Airlangga saat talk show bertajuk Update KPCPEN: Prinsip Keamanan Vaksin Covid-19 melalui siaran YouTube BNPB Indonesia, Selasa (27/10/2020).
Baca juga: Sri Mulyani: Simulasi Vaksin Covid-19 Ada di 3 Lokasi, Harus Sediakan Kulkas
"Sampai Oktober ini, realisasi anggaran mencapai Rp348,6 triliun." kata Airlangga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini pun meyakini, penyerapan anggaran hingga Desember 2020 akan terakselerasi hingga 100 persen.
Ia mencontohkan, misalnya, untuk program kesehatan, perlindungan sosial, insentif untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan korporasi akan terserap dengan baik.
Baca juga: Per 27 Oktober: Kasus Pasien Sembuh Covid-19 ada 4.576, Total 322.248 Orang
Selain itu, Airlangga juga membeberkan penyerapan anggaran di program-program lainnya yang akan terserap sepenuhnya.
Seperti keluarga harapan 98 persen, bantuan sosial (bansos) tunai di Jabotabek 84 persen, logistik sembako 90 persen, bantuan langsung tunai (BLT) 53 persen dan kartu prakerja 99,35 persen serta diskon listrik sudah 101 persen.
"Jadi anggaran semua itu hampir seluruhnya terserap,” jelasnya.
Capai Rp 695,2 Triliun
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan anggaran untuk penanganan Covid-19 yang mulanya Rp 677,2 triliun menjadi Rp 695,2 triliun.
Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk penanganan dari sisi kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan dunia usaha, serta pemerintahan daerah.
Rp 87,5 triliun difokuskan untuk sisi kesehatan, Rp 203,9 untuk perlindungan sosial, Rp 120,61 triliun untuk insentif usaha, Rp 123,46 triliun untuk UMKM, Rp 106,11 triliun untuk sektoral kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah.
Baca juga: Satgas Covid-19 Ingatkan Pelaku UMKM Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan
Sementara Rp 53,57 triliun sisanya untuk pembiayaan korporasi.
Hal ini terangkum dalam laporan satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Laporan itu dibuat Presiden Jokowi, berupa Pelaporan Tahunan 2020, 'Bangkit untuk Indonesia Maju'.
"Jadi dengan model kolaboratif ini presiden memakai wewenang beliau untuk menurunkan dana sebanyak Rp 695,20 triliun untuk menghadapi Covid-19 saja. Dan tentu hampir Rp 2.000 triliun lebih di APBN untuk keperluan Indonesia maju," ucap Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dalam Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin, Senin (26/10/2020).
Baca juga: Hal yang Bikin Glenn Victor Sutanto Tenang Jalani Pelatnas Renang di Tengah Pandemi Covid-19
Dalam laporannya Jokowi meminta agar masyarakat harus memanfaatkan situasi Covid-19 untuk berinovasi, membuat kolaborasi, kemudian juga membuat kegiatan yang semuanya bersifat positif dan produktif.
Situasi Covid-19 harus dimanfaatkan untuk mewujudkan Indonesia maju.
"Dalam momentum pandemi selalu ada dua krisis, satu bahaya, satu peluang. Presiden mengatakan waspada terhadap peluang, tetapi manfaatkan, bajak kesempatan tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua," jelas Fadjroel.