Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, Pfizer yang bekerjasama dengan BioNtech baru-baru ini, mengklaim telah menemukan vaksin Covid-19. Akankah vaksin ini masuk Indonesia?
Vaksin itu juga disebut-sebut memiliki efektivitas hingga 90 persen mengurangi gejala Covid-19.
Terkait peluang masuk ke Indonesia, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan aspek pendukung kandidat vaksin Covid-19.
"Pada prinsipnya pemerintah Indonesia terbuka terhadap kandidat vaksin yang cocok dan efektif. Namun juga harus tetap mempertimbangkan aspek pendukung, aspek kandidat vaksin tersebut," kata Wiku saat memberi keterangan pers Perkembangan Penanganan Covid-19 dikanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020).
Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Hanya Beri Vaksin Covid-19 Gratis untuk 60 Juta Orang
Baca juga: Komisi Eropa Setujui Kontrak dengan Aliansi BioNTech-Pfizer Pengadaan 300 Juta Dosis Vaksin
Wiku menekankan, yang perlu diingat bahwa penanganan pandemi Covid-19, membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, serta lembaga internasional.
Kolaborasi ini nantinya akan semakin meningkatkan efektifitas penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Di samping itu itu masih menjawab pertanyaan media, Wiku mengatakan bahwa pemerintah mengikuti perkembangan uji klinis vaksin Covid-19 yang dilakukan berbagai negara.
Termasuk berbagai temuan seperti yang terjadi di Brazil baru-baru ini.
"Menjadi masukan dan evaluasi terhadap pengembangan vaksin yang dilakukan dalam negeri. Saat ini kandidat vaksin Covid-19 sedang dalam tahap uji klinis fase.
Vaksin, baru dapat digunakan setelah memperoleh lolos uji klinis fase 3 dan memperoleh emergency use of authorization dari Badan POM (Pemeriksa Obat dan Makanan," tegas Wiku.
Prinsip Keamanan
Masyarakat agar bersabar menunggu hadirnya vaksin Covid-19.
Karena, produksi vaksin membutuhkan waktu dan saat ini virus Sars-Cov2 sedang diteliti para ilmuwan dan menemukan strain virus yang baru dan belum diteliti sebelumnnya. Karenanya vaksin tergantung karakteristik virus.
Hal itu disampaikan Wiku saat keterangan pers Perkembangan Penanganan Covid-19 melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020).
"Prinsip utama produksi vaksin sesuai arahan Presiden Joko Widodo, diantaranya memastikan memastikan pengadaan dan pelaksaanaan vaksinasi betul-betul aman dan efektif melalui dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah berdasarkan data sains dan standar kesehatan," kata Wiku.
Dalam pelaksanaan tahapannya, tentu membutuhkan waktu mulai untuk pengujian klinis hingga tahap persetujuan.
Tujuannya untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang akan menerima vaksin. Untuk itu, dalam pengembangan vaksin harus melalui beberapa tahap.
Dimulai dari tahapan eksplorasi, tahapan preklinis, pengembangan klinis fase 1 uji coba kepada sekelompok kecil orang, fase 2 diujicobakan pada karakteristik masyarakat tertentu misalnya umur dan kondisi kesehatan sesuai sasaran vaksin.
Dan fase 3 diujicobakan kepada orang dengan jumlah banyak demi menjamin efektifitas dan keamanan.
Selanjutnya, tahapan review dan proses persetujuan, kemudian dilanjutkan manufaktur atau produksi secara massal dan terakhir kontrol kualitas atau evaluasi.
Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM) sebagai regulator obat nasional memiliki kewenangan yang akan mengawal produksi obat maupun vaksin baik di dalam negeri dan dari luar negeri.
Menurut peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Tatalaksana Registrasi Obat, bahwa emergency use authentication (EUA) dapat diberikan untuk vaksin Covid-19 dengan syarat digunakan dan didistribusikan secara terbatas dengan peninjauan rutin terus menerus.
"Di masa kedaruratan kesehatan masyarakat seperti saat ini, peran Badan POM sangat strategis untuk menjaga serta mengakselerasi proses pengembangan vaksin sampai pada tahap evaluasi, registrasi dan pengawasan dengan tetap mengawasi bermutu, aman dan efektif," ujarnya.
Pelaksanaan vaksinasi dilakukan bertahap dan mendahulukan kelompok prioritas dengan pertimbangan risiko kesehatan lebih tinggi.
Kedepannya pemerintah akan membuat dua skema vaksinasi bersubsidi dan mandiri.
Pemerintah akan mempersiapkan dengan cermat aturan dan kalkulasi biaya pelaksanaan vaksinasi secara mandiri, sehingga harga terjangkau dan dapat diakses masyarakat secara luas.
Pemerintah akan menginformasikan secara komprehensif kepada publik, mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksaanaan vaksinasi untuk meminimalisir disinformasi dan penyebaran berita hoax.
Melibatkan kerjasama lintas sektor seprti organisasi keagamaan untuk mengawal produksi vaksin khususnya terkait isu kehalalan vaksin.
Wiku memastikan, pemerintah juga akan nempersiapkan lini masa pelaksanaan vaksinasi dengan memperhatikan infrastruktur pendukung, jalur distribusi dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah.
Lalu, melakukan pelatihan dan simulasi kepada tenaga kesehatan, tenaga keamanan dan relawan yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi.
"Kami himbau, disamping vaksin, adaptasi perilaku bersih dan sehat seperti menerapkan protokol kesehatan yang diikuti olahraga yang cukup, makan makanan bergizi secara seimbang, serta tidak lupa menjaga kesehatan mental dengan meminimalisir sumber stess dengan cara beribadah," jelas Wiku.