Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang akhir 2020, Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19. Virus yang menyerang sejak Maret 2020 ini terus menunjukkan data peningkatan korban terpapar.
Hingga 29 Desember, total kasus positif Covid-19 sebanyak 727.122 orang. Kesembuhannya tercatat ada 596.783 orang. Kemudian jumlah pasien meninggal sebanyak 21.703 orang.
Sejalan dengan itu, program vaksinasi yang akan dijalankan pemerintah tampaknya tinggal menunggu waktu.
Sebelum jauh, mari kita menengok perjalanan Indonesia melawan dan berhadapan dengan Covid-19. Dimulai dari munculnya kasus pertama hingga program vaksin dan hal-hal lainnya.
Baca juga: 181,5 Juta Orang Jadi Target Vaksinasi Covid-19, Pertama Tenaga Kesehatan dan Petugas Pelayan Publik
Baca juga: Ini Tahapan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, 1,3 Juta Tenaga Kesehatan Jadi Target Pertama
1. Perjalanan Covid-19 hingga sampai ke Indonesia
Secara garis besar, virus Covid-19 ditemukan pertama kali di Wuhan pada 2019. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara, termasuk Indonesia, mengambil langkah strategis.
Ketika Wuhan melakukan lockdown, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengirimkan bantuan kepada WNI di sana.
Tak lama, pemerintah Indonesia pada Februari 2020 akhirnya menjemput para WNI yang berada di sana. Mereka dijemput dan dikarantina di Natuna.
Langkah tersebut nyatanya tak membuat Indonesia kebal dari Covid-19. Meski banyak pejabat yang mengeluarkan nada optimisme hingga terkesan mengentengkan, Covid-19 resmi memakan kasus pertama di Indonesia.
Pada 2 Maret 2020, kasus pertama resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Ada dua orang yang terinfeksi setelah berkontak fisik dengan warga negara Jepang di Indonesia. Diketahui, kedua orang tersebut berdomisili di Depok.
Sejak saat itu, kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan. Hingga 29 Desember, total kasus positif Covid-19 sebanyak 727.122 orang. Kesembuhannya tercatat ada 596.783 orang. Kemudian jumlah pasien meninggal sebanyak 21.703 orang.
Baca juga: Usai Libur Akhir Tahun, Menkes Prediksi Kasus Covid-19 Melonjak Pada 16-18 Januari 2021
Baca juga: Menkes Budi Gunadi Beberkan Program Vaksinasi Gratis, Pastikan Ketersediaan Dosis Vaksin Covid-19
2. Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19
Ketika kasus Covid-19 mulai terdeteksi, pemerintah pun segera mengambil langkah cepat. Presiden Joko Widodo meneken Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 soal pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Ditunjuklah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas. Gugus Tugas bertanggung jawab langsung kepada Presiden Jokowi.
Merujuk Pasal 4 Keppres Nomor 7 Tahun 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bertujuan meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan.
Selain itu, Gugus Tugas juga bertujuan mempercepat penanganan virus corona melalui sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Kemudian, tujuan Gugus Tugas yakni meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19 dan meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional.
Lebih lanjut, Gugus Tugas juga bertujuan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap Covid-19.
Dalam perjalanannya, Gugus Tugas sempat dibubarkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 soal pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah dibubarkan," demikian bunyi Pasal 20 Ayat 2 huruf b Perpres.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memang resmi bubar, tetapi bersalin rupa menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
3. Vaksin Jadi Harapan
Pemerintah terus melakukan persiapan untuk menyediakan vaksin Covid-19. Vaksin dijanjikan agar tersedia gratis bagi semua masyarakat Indonesia.
Jokowi menggambarkan suntik vaksin ibarat digigit semut. Dia menyebut masyarakat tidak perlu khawatir karena prosesnya sederhana.
“Kayak digigit semutlah,” kata Jokowi saat membagikan bantuan modal kerja (BMK) kepada para pedagang mikro dan kecil di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (18/12/2020).
Adapun vaksin yang akan digunakan program vaksinasi Covid-19 adalah Sinovac. Sinovac berasal dari Tiongkok
Meski demikian, ada pula beberapa merek lainnya, di antaranya Novavax, AstraZeneca, Pfizer, dan COVAX/GAVI.
Novavax dan Pfizer dari Amerika Serikat, AstraZeneca dari Inggris, dan COVAX/GAVI yang diinisiasi oleh aliansi vaksin Gavi serta didukung Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI).
Dari kelima jalur tersebut telah diperoleh jumlah dosisnya mencapai 400 juta dosis. Jumlah ini akan diupayakan untuk ditambah.
“Kami memastikan bahwa kita bisa mengamankan jumlah tersebut,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
dalam keterangan pers yang disiarkan di Kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa (29/12/2020).
Budi merinci dari 400 juta dosis tersebut, 100 juta dosis vaksin berasal dari Sinovac, 100 juta dosis dari Novavax, 100 juta dosis vaksin dari AstraZeneca, dan 100 juta dari Pfizer.
“Diharapkan vaksin-vaksin ini bisa datang secara bertahap ke Indonesia dan kita bisa segera melakukan penyuntikan bagi seluruh rakyat Indonesia yang 181 juta orang,” ungkapnya.
Perihal rencana penyuntikan, Budi menjelaskan rencana vaksinasi akan dilakukan dalam dua tahap.
Tahap pertama dengan periode vaksinasi mulai Januari-April 2021 akan diprioritaskan bagi 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas pelayan publik.
“Sama dengan negara lain, bahwa tenaga kesehatan adalah prioritas utama yang akan di vaksinasi, karena mereka adalah garda terdepan penanganan pandemi ini,” ucapnya.
Ia memastikan vaksin akan diberikan kepada tenaga kesehatan di 34 provinsi di Indonesia, jika telah lolos uji klinis dan mendapatkan izin penggunaan darurat (UEA) dari BPOM. Pelaksanaannnya akan menerapkan prinsip kehati-hatian dan bertahap.
“Kita percaya sekali bahwa data science itu yang akan menjadi pegangan kita, dan BPOM sudah bekerjasama dengan baik dengan Kemenkes dan telah berkoordinasi dengan otoritas di Brazil, Turki dan China. Saya percaya BPOM bisa mengambil keputusan yang independen,” kata Menkes.
Selanjutnya, untuk tahap kedua vaksinasi akan diperuntukkan bagi 63,9 juta masyarakat rentan dan 77,4 juta masyarakat lainnya yang diberikan sesuai pendekatan kluster.
Tahap kedua ini rencananya akan dilakukan mulai April 2021 hingga Maret 2022 mendatang.
“Kita berharap semuanya dapat berjalan lancar,” tutur mantan wakil menteri BUMN ini.