Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat Aliyah Mustika Ilham mengusulkan adanya sertifikat bagi warga yang disuntik vaksin Covid-19, saat rapat kerja lanjutan antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kamis (14/1/2021).
Usulan tersebut kemudian disambut baik oleh Budi. Dia lantas mengusulkan agar sertifikat itu nantinya berbentuk digital.
Baca juga: Viral Raffi Ahmad Pesta setelah Divaksin, Polisi Langsung Sidak Lokasi: Kami Proses Sesuai Aturan
Menurutnya sertifikat digital itu nantinya juga bisa memberi keuntungan bagi masyarakat karena bisa digunakan sebagai syarat bepergian dengan pesawat. Atau seperti pengganti test PCR maupun antigen.
"Saya rasa ide Bu Aliyah bisa saya pakai, misal kalau yang sudah vaksin, kami akan kasih sertifikat. Cuma sertifikatnya bukan sertifikat fisik, tapi sertifikat digital yang bisa ditaruh di Apple Wallet atau Google Wallet," ujar Budi, di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Kamis (14/1/2021).
"Sehingga kalau beliau terbang atau mau pesan tiket di Traveloka tidak usah menunjukkan PCR test atau antigen. Dengan menggunakan electronic health certification itu dia langsung bisa lolos dan terintegrasi," imbuhnya.
Budi mengatakan usulan sertifikat itu bagus dan akan diberikan jika masyarakat mau divaksin.
Dia menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait hal itu.
"Ide tersebut saya rasa bagus dari bapak ibu dewan, saya akan bicarakan dengan Kemenhub jadi sifatnya insentif yang diberikan ke masyarakat kalau mereka lakukan vaksinasi," jelasnya.
Baca juga: Kemendagri Kerahkan Satpol PP untuk Dukung Program Vaksinasi
Tak hanya itu, Budi berpendapat bahwa sertifikat digital itu nantinya bisa digunakan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan di masyarakat.
Dia mencontohkan ketika saat masyarakat menonton konser, bepergian ke pasar, atau ke pengajian bersama dapat menunjukkan sertifikat tersebut.
Bila rencana pemberian sertifikat digital ini berjalan, Budi mengatakan akan melibatkan pengembang aplikasi dari anak muda Indonesia untuk membuat aplikasi sendiri sebagai sistem screening.
"Bisa asal ada health certificate dalam bentuk Google Wallet. Kita cari aplikasi-aplikasinya bisa dibikin anak-anak muda Indonesia agar bisa jadi mekanisme screening yang baik dan online," kata Budi.
Namun, usulan tersebut mendapatkan kritik dari anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo.
Rahmad mengingatkan Budi jika pemberian vaksin bukan berarti pandemi Covid-19 telah selesai. Dia mengimbau agar kebijakan ini dikaji dengan hati-hati sehingga tidak menyebabkan penularan Covid-19.
"Hati-hati, divaksin belum berarti bebas. Divaksin kemudian mlayu (pergi) sana-sini, kena virus, naik pesawat, nularin semua Pak, hati-hati," ujar Rahmad.
Budi pun menanggapi kritikan Rahmad dengan mengatakan bahwa protokol kesehatan tetap harus ditegakkan oleh masyarakat.
"Tetap pakai masker, jaga jarak, harus pakai Pak," jelas Budi.