Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan setiap kebijakan dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 harus mempertimbangkan sektor sosial ekonomi yang akan terdampak.
Hal itu dikatakan Wiku merespon usulan sejumlah pakar dan anggota DPR agar pemerintah menerapkan karantina total atau lockdown untuk menekan laju penularan Covid-19.
Alasannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM tidak efektif.
Baca juga: Update Corona 28 Januari 2021: Satgas Pantau 82.676 Suspek Covid-19
"Perlu menjadi pemahaman bersama bahwa dalam membuat kebijakan nasional. Seluruh sektor terdampak harus menjadi bahan pertimbangan," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan youtube Sekretariat Presiden, Kamis, (28/1/2021).
Menurut Wiku pemerintah terus berupaya menekan agar laju penularan virus Corona atau SARS-CoV-2 dapat dikendalikan.
Di antaranya, dengan PPKM yang disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing.
"Pembatasan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan kondisi dan resiko penularan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Seperti pada kebijakan PPKM yang sedang berlangsung," kata dia.
Baca juga: Kasus Covid-19: Rata-rata Tingkat Keterisian Tempat Tidur di Rumah Sakit Capai 70 Persen
Selain itu pemerintah juga terus berupaya mennggencarkan testing, tracing, dan treatmen (3T) sebagai langkah deteksi dini, dan antisipasi penyebaran virus. Meskipun menurut Wiku, upaya 3T tersebut tidak mudah karena terkendala kondisi geografis di Indonesia.
"Tentunya upaya 3T ini tidak mudah dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, dengan banyaknya jumlah penduduk. Hal ini menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan efektivitas upaya 3T dalam menangani pandemi Covid-19," katanya.
Baca juga: Indonesia Miliki Alat Pendeteksi Covid-19 Melalui Sampel Bau Ketiak
Sebelumnya, seperti diberitakan Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyarankan pemerintah untuk melakukan lockdown untuk menekan penyebaran Covid-19. Hal itu lantaran kebijakan PPKM Jawa-Bali jilid II tidak efektif.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay, dengan alasan yang sama yakni belum efektinya PPKM, ia mengusulkan diterapknnya lockdown akhir pekan.