Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu fair atau adil terhadap Vaksin Nusantara.
Hal itu diungkapkan Dahlan menyusul sejumlah ilmuwan yang menolak pengembangan vaksin tersebut.
Dahlan menyampaikannya saat Webimar bertajuk "1 Tahun Pandemi. Covid-19, Apa Kabar Vaksin Anak Bangsa?" pada Jumat (26/2/2021).
"Saya terus terang agak khawatir bahwa karena beberapa ilmuwan di Indonesia menyatakan terang-terangan Menkes harus melarang ini, memblokir ini.
Baca juga: Vaksin Gotong Royong Resmi Disahkan, Kemenkes Pastikan Gratis untuk Karyawan dan Buruh
Baca juga: Punya Riwayat Alergi? Ini yang Perlu Diketahui Sebelum Mengikuti Vaksinasi Covid-19
Baca juga: Pesan Wapres Maruf Amin Saat Tinjau Vaksinasi Atlet, Pelatih, dan Tenaga Pendukung
Saya khawatir juga pro kontra ini terlalu besar, maka saya orang yang realistis karena pernah mengalami hal-hal sulit seperti itu di masa lalu tentang mobil listrik dan seterusnya, maka mungkin sebaiknya BPOM terus didorong untuk setidak-tidaknya fair (adil)," kata Dahlan.
Adil yang dimaksudnya, kata Dahlan, dalam artian prosedur dan perlakuan BPOM terhadap Vaksin Sinovac juga harus diterapkan pada Vaksin Nusantara.
"Fair dalam artian kemudahan apa, fasilitas apa, yang pernah diberikan kepada Sinovac, itu juga harus diberikan kepada vaksin nusantara ini, minimal itu.
Dan betul-betul diteliti 28 orang yang sudah menjalani itu, dalam waktu yang cukup, dalam penelitian yang cukup, yang tidak ada efek samping, kemudian memang timbul imunitas," kata Dahlan.
Dengan demikian, kata Dahlan, keinginan bersama rakyat Indonesia untuk memproduksi vaksinnya sendiri dapat terwujud.
"Nah kalau prosedur yang sama itu, bahkan lebih baik lagi itu dilakukan untuk vaksin nusantara menurut saya harapan kita semua akan terwujud bahwa kita memproduksi vaksin sendiri dan terlalu banyak negara-negara besar, negara miskin yang masih antre untuk mendapatkan vaksin," kata Dahlan.