Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengatakan saat ini pihaknya masih bernegosiasi dengan produsen vaksin asal Cina yakni Sinopharm dan vaksin asal Amerika Serikat yakni Moderna untuk pasok total 25,2 juta dosis ke Indonesia.
Basyir menjelaskan berdasarkan diskusinya dengan kedua produsen vaksin tersebut, 20 juta dosis di antaranya berasal dari Sinopharm yang akan masuk Indonesia pada kuartal kedua 2021.
Sedangkan 5,2 juta dosis lainnya berasal dari Moderna yang rencananya akan dimulai pada kuartal ketiga 2021.
Baca juga: Laporan WHO Asal-usul Covid-19 Bukan dari Kebocoran Laboratorium, Hewan Diduga Jadi Sumber Covid-19
Ia mengatakan rencananya vaksin dari dua negara tersebut akan digunakan dalam program Vaksinasi Gotong Royong bagi perusahaan swasta.
Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (29/3/20201).
Baca juga: Muhammadiyah: Tenaga Kesehatan yang Tangani Covid-19 Boleh Tinggalkan Puasa Ramadhan
"Untuk ketersediaan vaksinnya sendiri sesuai dengan Permenkes Nomor 10 tahun 2021, karena harus dibedakan dengan vaksin program pemerintah sampai saat ini kita masih melakukan negosiasi dengan dua jenis vaksin (Simopharm dan Moderna)," kata Basyir.
Basyir menjelaskan Sinopharm adalah vaksin yang menggunakan platform yang sama dengan Sinovax yaitu inactivated.
Berbeda dengan Sinopharm, Moderna, kata Basyir, menggunakan platform baru yakni mRNA.
Baca juga: Pengidap Autoimun Tak Bisa Sembarangan Divaksin Covid-19
Vaksin tersebut kata Basyir juga memiliki cold chain di minus 20 derajat untuk bisa menjaga mutu.
Sedangkan kesamaannya dengan Sinopharm, kata Basyir, Moderna disuntik dua dosis dengan interval vaksin pertama dan kedua 28 hari.
"Sekarang kita juga lagi proses diskusi dengan mereka," kata Basyir.
Vaksinisasi Gotong Royong, kata Basyir, juga merupakan bagian dari program pemerintah tapi dalam mekanisme yang berbeda.
Vaksinasi Gotong Royong, kata Basyir, ditujukan untuk korporasi yang membiayai karyawan dan keluarganya sehingga mekanismenya dipisahkan dari vaksin pemerintah.
"Jenis vaksinnya juga akan berbeda. Jadi tidak boleh vaksin yang sudah digunakan dalam program pemerintah itu digunakan untuk vaksin Gotong Royong," kata Basyir.
Sedangkan untuk pelaksanaan registrasinya, kata Basyir, pemerintah sudah menunjuk KADIN untuk melakukan registrasi.
Data yang dikumpulkan KADIN kemudian diserahkan Kementerian Kesehatan.
Kemudian nantiny Kementerian Kesehatan akan menugaskan holding farmasi untuk menyiapkan pasokannya.
"Jadi tetap supply ada di holding farmasi tapi proses registrasi korporasi yang ikut, terkait juga berapa jumlah karyawan atau keluarga yang terlibat itu nanti akan siserahkan ke KADIN, dan data itu akan diserahkan ke Kementerian Kesehatan untuk nanti diberikan kepada Bio Farma untuk proses vaksinasinya," kata Basyir.
Sedangkan untuk proses vaksinasinya, Bio Farma akan bekerja sama dengan faskes-faskes swasta lainnya.
Berdasarkan informasi sementara yang diterimanya, kata Basyir, sampai saat ini sudah ada 7,5 juta orang yang sudah mendaftarkan diri ke KADIN.
Namun demikian, pihaknya yakin angkanya akam terus bertambah karena KADIN juga masih membuka registrasi gelombang kedua.
"Karena dari informasi sementara yang kami sapat dari KADIN sudah ada sekitar 7,5 juta populasi yang bagian dari korporasi tersebut yang sudah mendaftarkan ke KADIN. Sehingga kalau kita asumsikan satu orang mendapat dua dosis, minimal 15 juta dosis harus kita siapkan untuk supply vaksin Gotong Royong," kata Basyir.