Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PROJO Handoko menyoroti keluhan gaji dan tunjangan para tenaga kesehatan (nakes) yang tak kunjung ditangani dengan baik.
Padahal mereka berada di garis depan peperangan melawan COVID-19 dan berada di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, terutama yang khusus menangani pasien COVID-19.
"Ini menyedihkan. Ibaratnya berperang, prajurit tidak diberi senjata," ujar Handoko, dalam keterangan pers, Selasa (8/6/2021).
Handoko mengutarakan bahwa jika keterlambatan gaji atau tunjangan sampai seminggu di awal penanganan COVID-19 tahun lalu tentunya masih bisa dipahami.
Penanganan pandemi ini memang memerlukan pengurusan yang massif, apalagi Indonesia belum berpengalaman menangani pandemi seperti ini.
Setelah setahun menangami pandemi COVID-19, kini masih ada nakes yang terpaksa berdemonstrasi menuntut gaji atau tunjangan mereka.
Menurut DPP PROJO, masalah ini sudah tidak dapat ditoleransi. Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus segera bertindak dan berkoordinasi secara ketat.
Baca juga: Krisis Covid-19, Nakes dari Kemenkes dan TNI/Polri Diperbantukan ke Kudus
“Pejabat yang memperlambat gaji atau tunjangan Nakes harusnya dihukum, bisa dicopot dari jabatan atau dipecat. Bahkan kalau terbukti bermotif kriminal, ya dilaporkan ke penegak hukum,” kata Handoko.
DPP PROJO mencontohkan kasus insentif bagi nakes di Provinsi Banten yang belum cair. Bahkan, sebulan lalu ada tuntutan dari perwakilan nakes Wisma Atlet yang mengadu ke LSM, karena insentif mereka disunat dan dibayarkan terlambat.
“Ini zaman transfer digital, masak bisa dipotong? BPKP dan KPK perlu memeriksa keluhan teman-teman nakes," tandasnya.