Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta mengevaluasi kebijakan yang memperbolehkan tempat wisata dan hiburan beroperasi di tengah melonjaknya kasus covid-19.
Bahkan, langkah penutupan dinilai perlu dilakukan guna meminimalisir potensi orang berkumpul dalam jumlah banyak di satu tempat.
"Perubahan kebijakan yang adaptif perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi saat ini. Jadi, segala kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan jangan dilakukan dulu," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6/2021).
Ketua Fraksi NasDem DPR RI itu menilai, kebijakan dibukanya tempat hiburan atau wisata bertolak belakang dengan upaya menekan penyebaran covid-19.
Sehingga, evaluasi atas kebijakan sebelumnya itu mutlak dilakukan.
Ali mencontohkan, pemerintah memperketat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), tetapi tempat hiburan masih diizinkan beroperasi, salah satunya adalah bioskop.
Menurutnya, penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat tidak menjamin keselamatan pengunjung bioskop dari paparan virus corona. Sebab, para pengunjung itu berkumpul dalam waktu yang lama pada satu ruangan.
Baca juga: Satu RT di Kayu Putih yang Sempat Jadi Klaster Covid-19, Kini Seluruh Warganya Dinyatakan Sembuh
"Misalnya, puluhan orang nonton selama dua jam di satu ruangan. Meski mereka menerapkan prokes, potensi tertular covid itu masih ada," jelas legislator NasDem dapil Sulawesi Tengah ini.
Oleh karena itu, sambung Ali, pemerintah harus mengambil keputusan tegas. Pembatasan kegiatan masyarakat harus dilakukan dengan sangat maksimal.
"Kami berpandangan tidak ada cara lain untuk memotong penyebaran covid-19 ini selain membatasi interaksi orang," pungkas Ali.