Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah dibantu aparat TNI/Polri memperketat pengawasan penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
Karena kata Presiden yang dibutuhkan saat ini adalah implementasi di lapangan.
"Percuma kita membuat sebuah kebijakan policy tetapi di bawah tidak berjalan," kata Jokowi saat sidak di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (25/6/2021).
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai permintaan presiden tersebut tepat dan wajar.
Karena kata dia saat ini masih banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan maupun kebijakan PPKM.
"Memang harus seperti itu, mau kebijakan apapun kalau penerapannya lemah ya tidak akan efektif," kata dia kepada Tribunnews.com, Jumat (25/6/2021).
Baca juga: Viral Video Pasien Covid-18 Terbaring di Parkiran dan Mobil Pikap, Ini Penjelasan RSUD Kota Bekasi
Ia mencontohkan, di wilayah zona merah di DKI Jakarta, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker.
Warga yang berada di zona merah pun bebas melakukan mobilitas yang berpotensi menyebarkan virus Corona.
"Padahal kan seharusnya dikunci, di tingkat RT/RW itu dilockdown, agar pergerakan terbatas," katanya.
Trubus menilai kesalahan dalam kebijakan penanganan Covid-19 saat ini adalah dalam pengawasan. Pemerintah masih kurang melakukan kontrol terhadap kebijakan yang dibuatnya.
Baca juga: BREAKING NEWS: dalam 24 Jam Terakhir, Angka Kematian Covid-19 Tembus 400-an Lagi
"Saran saya pengawasan ini yang ditingkatkan, turunkan petugas sebanyak mungkin untuk mengawasi PPKM ini," katanya.
Baca berita terkait Covid-19 DI SINI