Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Vaksinasi Covid-19 berbayar untuk individu resmi ditunda.
Padahal sebelumnya untuk mendapatkan pelayanan dosis lengkap vaksin COVID-19 masyarakat harus membayar Rp 879.140.
Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai kebijakan berbayar tersebut dirasa kurang tepat dalam situasi pandemi COVID-19.
Alih-alih mempercepat pembentukan herd imunity, pemerintah diharap terbuka pada kondisi kemampuan finasial.
"Menurut saya terbuka saja kalau memang terbatas dananya. Jadi transparan saja," ujar Dicky saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (12/7/2021).
Baca juga: RS Darurat Asrama Haji Pondok Gede Hanya untuk Pasien Covid-19 Ringan dan Sedang
Lebih jauh Prof Dicky menyarankan, pemerintah transparan pada kondisi penanganan COVID-19 terlebih terkait finasial.
"Sehingga nantinya pihak swastanya mana yang mau membantu pemerintah bukan membantu bukan jadi berbayar menurut seharusnya membantu dalam aspek pembayarannya," jelas Prof Dicky.
Ia mengatakan, tidak ada satupun negara di dunia yang melakukan vaksinasi berbayar untuk tujuan herd imunity.
Menurutnya, perlu proses panjang untuk membentuk kekebalan komunal.
"Kalaupun tujuannya untuk herd imunity itu tidak ada. Karena itu masih panjang, yang sekarang dibicarakan 181,5 juta itu ambang batasnya. Di dunia tidak ada yang berbayar untuk mencapai herd imunity. Iya, ada yang berbayar tapi bukan untuk alasan itu herd imunity," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian BUMN mendukung langkah Kimia Farma Group sebagai bagian dari Holding BUMN Farmasi dalam membantu pemerintah untuk mempercepat herd immunity melalui perluasan akses Vaksinasi Gotong Royong.
Kimia Farma Tunda Layanan Vaksin COVID-19 Berbayar
PT Kimia Farma (Persero) Tbk memutuskan menunda penyelenggaraan vaksin COVID-19 berbayar.
Vaksin COVID-19 gotong royong untuk individu atau perseorangan semula digelar mulai hari ini, Senin (12/7).
Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro beralasan, besarnya animo dan pertanyaan yang masuk mengenai vaksinasi membuat layanan vaksinasi harus ditunda
"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (12/7/2021).
Meski demikian Ganti menuturkan, pihaknya masih akan melakukan sosialisasi vaksinasi berbayar ini kepada masyarakat.
"Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," kata Ganti.
Ia pun menuturkan penundaan dilakukan sampai waktu yang belum bisa ditentukan.
"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal ( _herd immunity_) yang lebih cepat di Indonesia," ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah mengizinkan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Individu, yang secara resmi digelar pada hari ini, Senin 12 Juli.
PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) menyediakan 8 klinik di 6 kota di Jawa dan Bali.
Adapun harga vaksinasi COVID-19 telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan, harga vaksin Sinopharm dosis lengkap berdasarkan KMK tersebut adalah Rp 879.140.
Dengan rincian, harga vaksin per dosis sebesar Rp 321.660, kemudian ditambah
harga layanan sebesar Rp 117.910.
Total 1 (satu) dosis sebesar Rp 439.570.
Satu orang membutuhkan dua dosis sehingga total seorang penerima vaksin lengkap harus membayar Rp 879.140.