Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada (HIPMI-PT UGM) Geraldy Sam mendukung program pemerintah dalam hal rencana vaksin gotong royong berbayar atau mandiri untuk bisa mempercepat target vaksinasi nasional.
"Hipmi PT UGM secara penuh mendukung pemerintah dalam hal vaksinasi gotong royong atau mandiri, guna untuk percepatan vaksinasi di masyarakat. Kombinasi antara vaksinasi gratis dan juga mandiri dapat saling melengkapi, kalau menunggu program vaksin secara gratis mungkin akan lama tetapi banyak akhir-akhir ini masyarakat yang mau membayar secara mandiri untuk vaksin sebagai alternatif pilihan,” kata Geraldy Sam dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/7/2021).
Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum BPP Hipmi, Mardani H. Maming bahwa hipmi akan mendukung rencana program vaksiniasi gotong royong atau mandiri guna percepatan vaksinasi nasional.
Menurut Geraldy, kombinasi vaksin gratis dan berbayar merupakan langkah percepatan yang dapat dilakukan dalam upaya mempercepat program vaksin ditengah maraknya penyebaran varian delta covid-19 akhir-akhir ini.
Hal itu juga diperkuat oleh Bendahara HIPMI PT UGM, Raja Jaya “banyak masyarakat yang mau memilih vaksinasi secara mandiri, karena kalau menunggu program vaksin gratis bisa antri lama dan belum tentu mendapatkan kuota,” katanya.
Baca juga: Panglima TNI Apresiasi BEM Nusantara, BEM SI, dan PMKRI Dukung Vaksinasi Covid-19 Nasional
Akhir-akhir ini varian baru covid-19 atau varian delta sudah marak menyebar secara luas.
Kebijakan PPKM pemerintah pun diperpanjang dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19.
Salah satu cara untuk dapat menekan angka tersebut adalah dengan adanya percepatan serta pemerataan vaksinasi diseluruh wilayah indonesia.
Dari program vaksin mandiri ini, Geraldy berharap program ini dapat mempercepat target vaksinasi pemerintah sehingga dapat mempercepat pulihnya seluruh aktivitas kegiatan yang nantinya akan berdampak kepada pulihnya perekonomian negara khususnya bagi pengusaha UMKM.