Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan, menyambut baik upaya Kementerian Pertahanan yang menambah ruang perawatan untuk pasien Covid-19 dengan mengalihfungsikan fasilitas kementerian untuk menjadi rumah sakit darurat.
Sebab, ucap Farhan, fasilitas kesehatan publik sekarang menanggung beban berat menghadapi lonjakan kasus Covid19.
"Memang tidak mudah bagi seluruh bangsa, maka utilisasi fasilitas dan tenaga kesehatan TNI akan memberikan kontribusi yang besar untuk penanganan kasus yang melonjak jauh ini," ujar Farhan, Kamis (14/7).
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu (14/7) menyatakan, pihaknya telah menyiapkan 1.650 tempat tidur tambahan untuk pasien Covid-19 yang tidak tertampung di RS dr. Suyoto, Bintaro, Jakarta Selatan yang selama ini telah melayani pasien Covid-19.
Baca juga: 4 Hari Berturut-turut Pecah Rekor Kasus Covid-19, Indonesia Kini Masuk Negara Daftar Merah
Fasilitas itu yakni di gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan) dan Pusdiklat Bahasa di Pondok Labu, Jakarta Selatan; Badiklat Kemhan Salemba, Jakarta Pusat; Pusdiklat Bela Negara di Rumpin, Bogor; dan mess stand by force di IPSC Sentul, Bogor.
Adapun pada Rabu, Prabowo mengecek kesiapan dari gedung Pusdiklat Jemenhan dan Pusdiklat Bahasa Kemenhan.
Gedung tersebut memiliki daya tampung sebanyak 172 kamar dengan kapasitas 344 tempat tidur.
Lokasi rumah sakit satelit itu juga akan dilengkapi dengan perangkat tenaga kesehatan yang dibutuhkan dari RS dr. Suyoto, termasuk diantaranya Dokter Umum, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Paru, serta Dokter Anestesi. RS satelit ini akan menampung pasien Covid-19 dengan status sedang.
Baca juga: WHO: Gelombang 3 Pandemi Covid-19 Dimulai, Tidak Ada Guna Vaksinasi Jika Varian Delta Terus Menyebar
Farhan mengatakan, kontribusi Kemenhan, termasuk kementerian/lembaga lain sangat diperlukan untuk mengatasi pandemi.
Kontribusi yang sama juga menurutnya harus datang dari masyarakat yakni menjalankan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dengan kesadaran untuk menanggulangi pandemi secara bersama-sama.
"Kita prihatin sebab jumlah kasus positif covid terus meningkat padahal PPKM Darurat sudah diterapkan di Jawa dan Bali sejak 3 Juli lalu," ujarnya.
Menurut Farhan, sebelum PPKM Darurat berakhir, sebaiknya pemerintah segera mengevaluasi dan menganalisis dengan data akurat mengapa hal itu bisa terjadi. Kata dia, klaster keluarga tampaknya menjadi penyumbang terbesar peningkatan kasus positif Covid-19 di Indonesia.
Baca juga: Sebaran Covid-19 di 34 Provinsi Indonesia, Jawa Tengah Catat Angka Kematian Tertinggi
"Karena angka kasus positif covid di DKI Jakarta tertinggi, maka Ibu Kota negara ini perlu perhatian khusus. Perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan PPKM Darurat, sumber melonjaknya kasus positif ada di mana? Saatnya pemerintah pusat membedah secara objektif wilayah per wilayah yang kasus covid di daerahnya masih terus meningkat," katanya.
Dia melanjutkan, khusus wilayah Jabodetabek, jika perlu dibentuk tim khusus (ad hoc) untuk menangani penyebaran covid-19. Jika ditengarai klaster keluarga di daerah tersebut menjadi persoalan tersendiri dalam peningkatan penyebaran Covid, maka Pemprov DKI Jakarta , Jabar dan Banten wajib menyediakan tempat isoman dengan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai.
"Pemerintah perlu lebih gencar menjelaskan duduk soal semakin tingginya penambahan tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat," ungkapnya.
Baca juga: BREAKING NEWS: Positif Covid-19 Pecah Rekor Lagi, Tembus 56.757 Kasus
Di sisi lain, Farhan juga meminta semua pihak perlu mengerem diri untuk tidak memberikan komentar yang cenderung malah membuat masyarakat bingung.
Dalam situasi krisis ini, kata dia, semua pihak hendaknya memberikan komentar yang menenangkan dan optimistis agar imunitas masyarakat bisa terjaga bahkan naik.
"Komentar-komentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat. Kita berharap situasi krisis pandemi ini tidak diboncengi agenda politik oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula," katanya.
"Semua pihak diharap melepaskan seluruh ego dan kepentingannya kemudian bersama pemerintah mengatasi situasi ini," sambung Farhan.