Baca tanpa iklan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengisyaratkan perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga enam minggu.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/7/2021) lalu.
Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, angkat bicara mengenai wacana pemerintah untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga enam minggu.
Mengutip Tribunnews.com, Kamis (15/7/2021) Sahroni menilai, PPKM Darurat ini masih dibutuhkan demi menekan laju kasus Covid-19.
Baca juga: MENINGKAT, Update Data Perbandingan Persebaran Covid-19 Rabu 14 Juli 2021 dengan Hari Sebelumnya
Meski demikian, pemerintah juga harus lebih solutif dalam memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak dengan kebijakan ini.
"Saya melihatnya memang PPKM darurat ini penting demi menahan laju penularan covid-19, karena memang kasusnya hingga saat ini masih meningkat. Namun, pemerintah juga harus betul-betul memastikan bahwa warga terpenuhi kebutuhan ekonominya, terutama mereka yang bekerja di sektor informal, dan nggak bisa makan kalau enggak keluar rumah," kata Sahroni, Rabu (14/7/2021).
Menurut Sahroni, bantuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat ini perlu benar-benar jadi perhatian pemerintah.
Sehingga, jika kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat tidak berantakan.
"Kita lihat akhir-akhir ini banyak pemberitaan bahwa penjual kaki lima maupun UMKM misalnya, itu mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya. Efek seperti inilah yang harus diantisipasi sekali oleh pemerintah, mengingat kalau kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat juga akan makin terpuruk," ujar Sahroni.
Baca juga: Cerita Sopir Ambulans di Jakarta di Tengah Meningkatnya Tingkat Kematian Akibat Covid-19
Lebih pentingnya lagi, Sahroni meminta agar kebijakan pemerintah harus benar-benar jelas.
Sehingga, tidak memunculkan adanya aturan yang membingungkan bagi mayarakat, termasuk aturan mengenai peribadatan.
Mengingat, hal ini sangat berpotensi menyebabkan munculnya gesekan di masyarakat.
"Aturan seperti misalnya perkantoran buka, atau tentang rumah ibadah tadinya tidak boleh dan sekarang jadi boleh, nah itu menurut saya perlu diantisipasi sosialisasinya gimana. Agar masyarakat tidak bingung dan ujung-ujungnya menyebabkan gesekan di lapangan," kata Sahroni.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Chaerul Umam)
Baca berita lain terkait Penanganan Covid