Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferryal Immanuel
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semenjak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur sepi penumpang.
Melalui pantauan Tribunnews, hanya beberapa orang saja yang menunggu bus di ruang keberangkatan Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.
Loket penjualan tiket bus juga terpantau sepi, tidak ada pengunjung yang menghampiri loket tersebut untuk membeli tiket keberangkatan.
Baca juga: Pegunjung Sepi, Gaji Pegawai Rumah Makan Padang di Terminal Kampung Rambutan Ini Dipotong Setengah
Para kernet sopir bus, mencoba menghampiri para tamu yang datang di pintu keberangkatan agar dapat menggunakan jasa transportasi miliknya.
Melalui informasi yang disampaikan oleh Made Joni, selaku ketua Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Semenjak PPKM, perusahaan otobus (PO) bus mengalami penurunan keberangkatan bus setiap harinya.
Baca juga: 138 Kios di Terminal Kampung Rambutan Terkena Dampak PPKM, Beberapa Pedagang Tutup Sementara
Dia mengatakan bahwa setiap hari keberangkatan bus yang sebelumnya bisa mencapai 10-15 bus dalam sehari.
Akan tetapi untuk sekarang hanya rata-rata diangka 5 bus dalam sehari.
"Kalau lagi tidak PPKM, biasanya penumpang banyak yang datang dan kita bisa menawarkan tiket kepada penumpang. Tetapi karena PPKM ini sulit sekali menawarkan tiket karena tidak ada pengunjung yang datang," ujar Aditya salah satu sopir kepada Tribunnews, Kamis (5/8/2021).
Baca juga: Pangdam Jaya Apresiasi Pelaksanaan Vaksinasi Massal di Terminal Pulo Gebang
Aditya menjelaskan bahwa selama PPKM pendapatannya merosot sekali. Terkadang hanya menerima Rp 50.000 hingga Rp 100.000.
"Kalau sebelum ppkm ini, masih sedikit terbantu, bisa dapat Rp 200.000 hingga Rp 300.000 dalam sehari," ungkapnya.
Aditya menjelaskan bahwa dengan adanya PPKM membuat para sopir menjadi semakin jatuh dan terpuruk.
"Saya hanya berharap saja, kedepan Pemerintah tidak memperpanjang masa PPKM karena kita jadi kesulitan untuk makan," ungkapnya.
Selain itu, Aditya berharap Pemerintah membantu perekonomian rakyat menengah kebawah dan memberikan bantuan sosial khususnya pelaku usaha transportasi.