Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menganggap keputusan pemerintah memperpanjang waktu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 23 Agustus mendatang perlu dievaluasi.
Pasalnya, kebijakan tersebut berakibat pada kehancuran perekonomian warga menengah kebawah.
“PPKM ini harus dievaluasi, karena persoalan ekonomi masyarakat tidak kalah penting. Penerapan PPKM itu bisa membunuh perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah, yang mana mereka harus keluar rumah untuk mencari makan, harus ada solusi dari negara. Jangan hanya bisa menekan rakyat," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP GMNI, Muhammad Ageng Dendy Setiawan, kepada wartawan, Jumat (20/8/2021).
"Bansos sudah ada, tapi apakah sudah merata dan sudah sesuai targetkah? Bagaimana rakyat yang tidak punya KTP, kemudian dia tidak bisa mengakses bantuan, terlebih rakyat tersebut sudah usia lanjut yang bingung cara ngurus KTP?” imbuhnya.
Bung Dendy, sapaan akrabnya, meminta Pemerintah tidak hanya sebatas membuat kebijakan pembatasan saja.
Namun, dengan anggaran yang cukup besar seharusnya pemerintah mampu membawa arah penanganan ke arah yang lebih baik dengan memberikan solusi bagi masyarakat kecil, sehingga ekonomi tidak mati.
Baca juga: Pendaftaran Vaksin Covid-19 untuk Umum di pedulilindungi.id, Siapkan KTP dan Ikuti Panduan Berikut!
“Jadi pemerintah ini kan terus membatasi kegiatan masyarakat, sementara di sisi lain, ada masyarakat yang harus keluar rumah untuk menghidupkan perekonomian mereka.
Kebijakan PPKM ini sebenarnya yang paling terdampak adalah pelaku UMKM dan beberapa sektor pekerja yang mengharuskan keluar rumah, seperti pedagang kaki lima, pedagang pasar, pekerja di sektor logistik, ojek online, dan yang lainnya," katanya.
"Anggaran penanganan covid ini besar lho! Jangan sampai penggunaannya tidak sesuai, karena antara anggaran yang cukup besar dan penanganan belum seimbang, nah ini ada apa? Harus diawasi,” tambah Dendy.
Dendy menilai para pelaku UMKM di atas terpaksa keluar rumah dengan risiko tertular Covid-19, karena tidak punya pilihan.
“Tidak ada orang yang mau tertular penyakit.
Baca juga: Cek Lokasi Vaksinasi Covid-19 dan Stok Vaksin Terdekat di Platform Ini
Tapi mereka tidak punya pilihan, karena kalau tidak keluar rumah, mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa menghidupkan perekonomian keluarga mereka. Dan risiko ini tidak lebih kecil dari pada risiko tertular penyakit COVID-19,” kata dia.
Pada kesempatan ini, Dendy juga menyinggung pertumbuhan ekonomi nasional. Dia menganggap pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan sebuah klaim dari pemerintah dan perlu dievaluasi.