Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berharap pemerintah menyiapkan skenario pemberian vaksin booster untuk masyarakat atau umum.
Wakil Ketua Umum PB IDI Dr Slamet Budiarto mengatakan terjadi penurunan antibodi 6-12 bulan setelah menerima suntikan vaksin.
"Sesuai analisa kami bahwa vaksin Covid-19 ini dalam waktu 6 bulan sampai 12 bulan kan sudah harus dilakukan booster," ujar dr Slamet dalam rapat dengar pendapat bersama komisi IX DPR RI, Rabu (25/8/2021).
IDI mengusulkan vaksin booster untuk umum, sebagai antisipasi jika penyelesaian program vaksinasi molor dari waktu yang ditentukan.
"Kami usulkan juga ada skenario kedua apabila itu tidak tercapai herd immunity. Sehingga bulan Januari, Februari, Maret, April (2022) perlu dilakukan booster, karena antibodinya sudah turun," ungkap dr Slamet.
Meski demikian, IDI optimistis program vaksinasi pemerintah ini dapat rampung sesuai target.
Baca juga: IDI: Pemerintah Perlu Kaji Ulang Target Vaksinasi Covid-19 untuk Kejar Herd Imunity
Ia pun mengapresiasi kerja keras Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan vaksinasi 208 juta jiwa masyarakat dalam rentang waktu 1 tahun.
"Ini harus diantisipasi apabila kecepatan vaksin yang enggak tercapai tapi kalau saya melihat seminggu ini (proses vaksinasi)wa bisa tercapai di akhir tahun herd imunity. Dan itu mungkin sebuah apresiasi untuk Kementerian Kesehatan," imbuhnya.
Kewenangan Pemda
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi angkat bicara terkait adanya pejabat daerah yang berebut mendapatkan vaksin Moderna sebagai booster.
Ia menegaskan, saat vaksin tiba di daerah kewenangan maupun pengawasan dilimpahkan kepada dinas setempat.
Selain itu, tanggungjawab pemberian vaksin Covid-19 sesuai tepat sasaran tertuang dalam pakta integritas yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehata Provinsi, Kabupaten Kota, Kepala Rumah Sakit, maupun Kepala Puskesmas.
"Sudah tanggung jawab Kadinkes kabupaten kota/ propinsi serta direktur RS atau kepala Puskesmas karena mereka harus membuat pakta integritas yang menyatakan sasaran sudah tepat," kata Nadia melalui pesan singkatnya, Selasa (24/8/2021).
Baca juga: Kemenkes: Indonesia Akan Terima 80,7 Juta Vaksin Covid-19 pada September 2021
Terpisah, Plt Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, drg Arianti Anaya mengatakan, vaksin booster saat ini hanya untuk tenaga kesehatan.
Alasannya, stok vaksin yang tersedia kini hanya cukup memenuhi vaksin lengkap dua dosis untuk masyarakat.
"Dengan jumlah vaksin yang ada saat in, hanya mencukupi untuk penyuntikan dosis pertama dan kedua. Jadi booster ini tentu akan dilakukan kajian lebih lanjut setelah kondisi dimana ketersediaan vaksin sudah mencukupi untuk dilakukan booster ke seluruh masyarakat di luar dari tenaga kesehatan," kata Arianti dalam konferensi pers virtual pada Selasa (24/8/2021).
Gandeng BPKP Audit Vaksinasi Covid-19
Diketahui, Bersama BPKP dan pihak lain, Kementerian Kesehatan melakukan audit berkala untuk mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan vaksin yang didistribusikan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan, pelaksanaan audit rencananya akan dibantu BPKP.
Pada level Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Kemendagri, dan juga TNI/Polri agar bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaskin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing Kabupaten/Kota.
"Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera,” tutur Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (10/8/2021).
Baca juga: Menkes: Program Vaksinasi Covid-19 Selesai Januari 2022
Untuk mendukung pengawasan distribusi dan update stok vaksin nasional, Kementerian Kesehatan menyediakan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) yakni platform yang memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas.
Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin Covid-19.
Menkes ingin pemerintah daerah dan Dinkes Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update berkala mengenai ketersediaan stok vaksin didaerahnya.
Sehingga, data tersebut bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.
Baca juga: Sawit Menyumbang Devisa Ekspor 13 Miliar Dolar AS di Masa Pandemi Covid-19
“Data ini kami mohon untuk diupdate secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah, kalau ada perbedaan harus segera di rekonsiliasikan," katanya.
"Karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi, dan kalau masih tinggi kita tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan, sebelum kita kirim batch selanjutnya. Oleh karenanya kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar datanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,” lanjutnya.
Pihaknya berharap dengan didukung ketersediaan vaksin Covid-19 yang aman, distribusi yang lancar serta kolaborasi erat dari Pemda, Dinkes dan TNI/Polri dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19, diharapkan target harian vaksinasi bisa terus ditingkatkan untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok.