Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik soal ramainya isu penggunaan booster vaksin Covid-19 terhadap pejabat negara.
Padahal, menurut Surat Edaran Nomor HK.02.01/1919/2021, disebutkan bahwa booster vaksin hanya untuk nakes.
Menurut Netty, hal ini tidak tepat sasaran dan sebagai tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab dan harus ditindak.
"Booster vaksin disiapkan hanya untuk nakes yang sudah banyak berguguran dalam tugasnya. Jika ada pihak yang bukan nakes mengaku telah disuntikkan booster, itu namanya tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran ini seharusnya segera ditindak," kata Netty kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).
Menurut Legislator PKS itu, pemerintah harus bersikap tegas dengan mengusut masalah ini agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang dan otoritas.
"Kemenkes harus segera melakukan evaluasi terkait distribusi dan pelaksanaan booster vaksin di lapangan. Jangan salahgunakan wewenang yang membuat rakyat marah," katanya.
Baca juga: IDI Berharap Ada Skenario Vaksin Booster untuk Masyarakat Tahun Depan
"Untuk dapat vaksin reguler, rakyat harus rela antre berjam-jam, sementara ada pihak yang tidak berhak malah sudah mendapatkan booster dengan cara mudah," tambah Netty.
Pemerintah, ujar Netty, jangan memberi contoh buruk kepada rakyat dengan membuat surat edaran dan kemudian melanggarnya sendiri.
"Pemberian booster vaksin hanya untuk nakes merupakan langkah tepat. Pengadaan booster dan proses pelaksanaannya harus menjadi prioritas dalam refocusing anggaran negara. Para nakes adalah pejuang yang berhadap-hadapan langsung dengan pasien Covid-19," paparnya.
Oleh karena itu, lanjut Netty, semua pihak harus bisa menahan diri, karena masih banyak rakyat yang belum mendapat vaksin.
"Anggaran negara terbatas, sementara kebutuhan pengadaan vaksin dan pelaksanaannya membutuhkan biaya sangat besar. Rakyat masih banyak yang harus sabar menanti jatah vaksin reguler. Jadi, kasus penyalahgunaan booster vaksin seperti ini mencederai hati rakyat. Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat?" tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa, (24/8/2021). Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pelajar di SMPN 22 Kota Samarinda.
Usai meninjau vaksinasi Jokowi sempat berbincang alias ngobrol dengan para pejabat yang mendampinginya dalam kegiatan tersebut. Diantaranya yakni Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Walikota Samarinda Andi Harun.
Dalam dialog itu, Jokowi menanyakan vaksinasi yang telah dilakukan. Dalam obrolan ternyata Walikota Samarinda Andi Harun telah menerima vaksin booster (penguat) berupa vaksin Nusantara.
"Udah 2 kali plus booster vaksin Nusantara," kata dia dikutip dari siaran Youtube Sekretariat Presiden.
"Oh pantes seger bener, mendahului kita ini pak Wali Kota," timpal Presiden.
Tidak hanya Andi Harun, ternyata Gubernur Kaltim Isran Noor, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga telah menerima vaksin Booster. Hanya saja booster yang diterima berbeda-beda. Panglima TNI dan Prabowo mendaptkan booster vaksin Nusantara yang dikembangkan dokter Terawan, sementara Isran Noor menggunakan Moderna.
"Enggak ngajak-ngajak kita ya," tambah Presiden.
Presiden memilih menunggu untuk mendapatkan vaksin ketiga, yang saat ini baru diberikan kepada tenaga kesehatan atau Nakes.
Selain itu dalam kunjungannya tersebut Presiden sempat berdialog dengan sejumlah pejabat Pemda di Kaltim yang menggelar vaksinasi masal
Terkait vaksinasi di Kaltim, Kepala Negara mengatakan bahwa vaksinasi digelar pada sembilan kabupaten/kota di Kaltim.
"Pagi hari ini saya melihat ini tadi di Kota Samarinda dan ini ada 9 kabupaten/kota yang juga melakukan vaksinasi secara bersamaan. Jadi totalnya di Kaltim hari ini akan disuntikkan 24 ribu vaksin," ujar Jokowi.
Jokowi berharap melalui vaksinasi Covid-19, kasus Covid-19 di Kaltim dapat terus ditekan. Selain itu vaksinasi diharapkan dapat mempercepat tercapainya kekebalan komunal.
"Kita berharap penularan Covid bisa segera dikurangi di provinsi ini," kata Jokowi.
Pantauan Tribunnews, dalam kunjungan kerja tersebut Presiden ditemani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.