Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI F-PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan hak pekerja terhadap akses vaksin gotong royong yang dilakukan pengusaha.
Mufida menyebut capaian vaksin gotong royong saat masih masih cukup rendah.
Data vaksinasi Kemenkes menyebut per 17 September 2021, dosis 1 vaksin gotong royong 942.746 (6,28 persen) dan dosis 2 703.096 (4,69 persen) dari target sekitar 15 juta dosis.
"Presiden Joko Widodo pernah meminta target vaksin gotong royong 22 juta, sekarang turun 15 juta. Seharusnya ada percepatan pelaksanaan vaksin gotong royong sebab ada hak pekerja di sana yang harus segera mendapatkan vaksin untuk aktivitas bekerja," kata Mufida dalam keterangannya, Selasa (21/9/2021).
Percepatan ini perlu dilakukan, sebab bagi karyawan yang sudah mendaftar lewat jalur vaksin gotong royong tidak bisa mendaftar program vaksin dari jalur pemerintah.
"Pada saat program vaksin pemerintah semakin gencar, harusnya para pekerja ini mendapatkan haknya lewat vaksin gotong royong tapi percepatannya masih perlu diakselerasi," ungkapnya.
Ia mendapat laporan jika bebeberapa persoalan yang muncul yakni keterlambatan kedatangan vaksin.
Baca juga: Cakupan Vaksinasi Provinsi Sumbar dan Lampung Rendah
Padahal menurut Kementerian BUMN, akhir Juli 2021 lalu stok vaksin gotong royong sudah ada 7 juta dosis.
"Terlebih harga vaksin gotong royong untuk perusahaan juga turun dan ada kepastian stok 7 juta. Ini bisa dijembatani dimana terjadi kebuntuannya. Jangan sampai nanti saling lempar kesalahan dan tanggung jawab. Pada akhirnya para pekerja yang dikorbankan," tutur Mufida.
Soal persoalan data ganda pekerja didaftarkan ke vaksin gotong royong dan vaksin pemerintah bisa jadi sebab utamanya adalah macetnya distribusi di vaksin gotong royong sementara vaksin program pemerintah cukup cepat di kota-kota besar.
"Stok ada, harga diturunkan seharusnya hambatan distribusi bisa diselesaikan," ujar Mufida.
Mufida mengingatkan bahwa vaksin gotong royong adalah gratis bagi pekerja. Kemudian, tidak boleh menggunakan vaksin gotong royong untuk booster bagi masyarakat umum.
"Kemarin sempat beredar pendaftaran booster dengan vaksin Sinphramdi RS Swasta yang seharusnya dikhususkan bagi vaksin gotong royong. Sejauh ini vaksin booster hanya boleh bagi tenaga kesehatan, bukan yang lain," jelasnya.