Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TNI dan Polri ikut serta dalam penanganan pandemi covid-19.
Keterlibatan dua institusi tersebut mendapatkan apresiasi karena sangat membantu dalam penegakan protokol kesehatan, pengiriman vaksinasi hingga bantuan sosial.
"Saya termasuk yang mendukung dan mengapresiasi pelibatan TNI dalam penanganan pandemi, dimulai dari penegakan disiplin protokol kesehatan, giat vaksinasi sampai mengawal distribusi bantuan sembako dari pemerintah daerah," ujar Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani dalam pernyataannya, Jumat (8/10/2021).
Menurut Christina, karakter masyarakat Indonesia memang masih belum tertib.
Sehingga, dia menilai ikut sertanya TNI dan Polri sangat diperlukan dalam menegakkan disiplin masyarakat.
Christina mengaku cukup sering turun langsung mengecek penerapan protokol kesehatan di masyarakat dan pelaksanaan vaksinasi.
"Banyak kelurahan saya sambangi dan kenyataannya kita memang butuh bantuan TNI, juga Polri," kata legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta II ini.
Christina juga melihat kemampuan tenaga kesehatan di puskesmas atau tingkat kelurahan masih sangat terbatas dalam kegiatan vaksinasi Covid-19.
Dia berpendapat bahwa target vaksinasi tidak akan tercapai tanpa adanya upaya ekstra, yaitu pelibatan semua elemen yang bisa membantu percepatan ini terlaksana, mulai dari TNI, BIN, Polri, perusahaan swasta dan lain-lain.
"Ini situasi yang bukan biasa-biasa saja, ini era pandemi. Tanpa upaya-upaya ekstra tersebut tidak akan bisa terwujud karena faktanya resources kita memang terbatas," pungkasnya.
Baca juga: 3.103 Warga Sipil Ditetapkan Jadi Komponen Cadangan TNI, Istana Beberkan Tugas dan Fungsinya
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin menilai tidak ada masalah dalam pelibatan TNI dan Polri menangani Pandemi Covid-19.
Dia menjelaskan bahwa pelibatan TNI itu sudah sesuai dengan operasi militer selain perang (OMSP).
"Terutama membantu pemerintah daerah, perbantuan terhadap bencana atau pandemi dan bantuan pada tugas kepolisian dan itu diatur dalam UU Nomor 34/2004. Semuanya dipersembahkan untuk kepentingan negara dan bangsa," ujarnya.