Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok relawan Jokowi Mania (JoMan) melakukan gugatan intruksi Mendagri no 53 tahun 2021 dikaitkan dengan penolakan PCR dan antigen sebagai syarat penumpang pesawat.
JoMan hanya menolak biaya PCR yang terlalu mahal dan memberatkan konsumen.
Ketua Jokowi Mania (JoMan), Imanuel Ebenezer menegaskan pernyataan Menkopolkam Mahfud MD terlalu berlebihan.
"Kami paham lah, penggunaan PCR dan antigen untuk membatasi pergerakan dan mobilitas rakyat agar Covid tetap landai," kata pria yang akrab disapa Noel dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021).
Yang JoMan inginkan, kata Noel, adalah biaya PCR saat terbang harus semurah murahnya atau gratis. Sehingga tidak memberatkan masyarakat terutama pelaku bisnis pariwisata.
Karena itulah, mereka melakukan gugatan Instruksi Mendagri ini.
"Kami meyakini Presiden memahami aspirasi masyarakat. Buktinya, dalam beberapa hari ini harga PCR akan diturunkan," kata aktivis 98 ini.
Baca juga: Relawan Jokowi Akan Gugat Mendagri Tito Soal Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat
Noel juga meminta agar pelaku bisnis kesehatan terutama yang terkait covid untuk berhenti mencari untung besar.
Saatnya, kata Noel, mereka mulai membagi atau menshare keuntungannya.
"Hampir 2 tahun untung besar. Sekarang sudah lah yang penting nutup modal saja. Rakyat sudah kepayahan," cetusnya.
Soal gugatan PTUN, JoMan akan bertarung sekuatnya. Mereka akan membatalkan Instruksi Mendagri tersebut.
"kami ikuti prosesnya ya," ujarnya.
Terlalu mahal dan membenani rakyat
Lebih lanjut Noel meminta harga tes PCR diturunkan karena sangat membebani masyarakat.
"Jujur saja banyak keluhan yang masuk, ini sangat membebani masyarakat," kata dia.
Menurut dia harga PCR saat ini antara Rp 400 ribu sampai Rp 1 juta.
Harga tes PCR tersebut hampir sama dengan harga tiket pesawat jarak dekat.
Oleh karena itu sangat kontradiktif apabila, pemerintah ingin menggeliatkan ekonomi, namun disatu sisi malah membebani masyarakat dengan harga tes PCR yang tinggi.
"Harga PCR tarifnya Rp 400 ribu sampai Rp 1 juta lebih ,mungkin harga ini tak seberapa buat pejabat sekelas menteri dan kepala satgas tetapi ini sekali lagi sangat berat buat rakyat," katanya.
Baca juga: Relawan Jokowi Minta Aturan PCR Jadi Syarat Terbang Direvisi: Ada Aroma Bisnis dari Keputusan Ini
Noel mewajarkan banyak masyarakat yang protes dengan penerapan kewajiban tes PCR.
Masyarakat bukan tidak mau tes PCR, melainkan harganya yang mahal.
"Rakyat bukannya tidak mau di atur, yang menjadi persoalan adalah mahalnya harga PCR," katanya.
Noel meminta jajaran Kementerian mengevaluasi kebijakan tes PCR tersebut.
Apakah itu Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian Kesehatan.
Jangan sampai menurutnya muncul dugaan adanya mafia kesehatan yang memanfaatkan situasi Pandemi untuk kepentingan pribadi.
"Kenapa di saat rakyat sedang susah ada aja pejabat yang bermain main dengan penderitaan rakyat ya, saat presiden Jokowi bekerja tanpa henti, buat rakyat dan bangsa ini ironisnya ada pejabat sekelas menteri malah mencari peluang bisnis di tengah pandemi," katanya.
Baca juga: Syarat Penerbangan Lion Air Terbaru selama PPKM, Wajib Tes PCR dan Vaksin Minimal Dosis 1
Pihaknya kata Noel akan menggugat Instruksi Mendagri tersebut ke PTUN Jakarta.
Ia berharap gugatan tersebut dapat dikabulkan.
Ada aroma bisnis
Lebih lanjut Noel menilai bahwa ada aroma bisnis dalam penerapan syarat perjalanan dalam Inmendagri 47 tahun 2021 yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu.
"Dugaan saya ada aroma bisnis dari keputusan syarat PCR ini. Apalagi disebut-sebut bahwa stok bahan PCR berlimpah sementara masyarakat sudah berkurang ikut tes ini," kata Noel kepada tribunnews.com, Minggu, (24/10/2021).
Menurutnya pemerintah seharusnya, melihat kondisi masyarakat terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan.
Jangan sampai muncul dugaan masyarakat menilai adanya mafia kesehatan karena kebijakan yang kontraproduktif.
Oleh karena itu, Ia meminta Mendagri Tito Karnavian segera merevisi aturan tersebut.
Baca juga: YLKI Beberkan Dugaan Mafia Tes PCR Mainkan Harga Demi Kejar Cuan
"Saya tidak mengerti tujuan pengetatan syarat perjalanan dalam Inmendagri yang dikeluarkan pak Tito ini. Harusnya jangan membuat kegaduhan baru yang hanya merusak citra presiden Jokowi.
"Inmendagri itu harus direvisi, pembatasan kegiatan itu wajib tapi tidak memberatkan. Cukup antigen dan vaksin harusnya sudah bagus," kata Noel.
Noel juga mengkritisi satgas penanganan Covid-19 yang tidak berbasis data dalam mengeksekusi keputusan.
Seharusnya ketika menyetujui pelonggaran jumlah pesawat sampai 100 persen, maka regulasi pembatasan lain dilonggarkan.
Baca juga: Kebijakan Penumpang Pesawat Wajib PCR Dipertanyakan
"Ini kan tidak. Mobilitas udara dinaikkan. Tapi syarat malah diperketat. Harusnya sama saja dengan yang lalu. Tinggal pengawasan aja yang ketat," ujarnya.
Tarif PCR di Bali ada yang Rp1,9 juta
Pemberlakuan aturan baru calon penumpang pesawat terbang harus menjalani tes PCR benar-benar mendatangkan banyak masalah di lapangan.
Di Bali, karena permintaan tes PCR yang membludak oleh masyarakat, terutama wisatawan yang hendak balik dari Bali, biaya tes PCR menjadi melambung tinggi.
Bayu Rizki, salah seorang penumpang pesawat terbang yang hendak kembali ke Jakarta usai liburan di Bali menyebut hampir semua lokasi tes PCR di Pulau Dewata overload.
Ia bercerita, dirinya sempat mencari tes PCR di daerah Sunset Road, Kuta.
Namun dirinya tidak beruntung karena kuota sudah melebihi batas alias overload.
Begitu juga di beberapa rumah sakit swasta di kota Denpasar, semuanya penuh.
Baca juga: Tes PCR di Bali Membludak, Penumpang Pesawat yang Akan Balik ke Jakarta Kebingungan
"Overload semua ini," kata Bayu saat berbincang dengan Tribun, Minggu (24/10/2021).
Menurut Bayu, sebenarnya masih ada layanan tes PCR yang hasilnya bisa didapat dalam waktu hanya 4 jam, akan tetapi harganya selangit.
"Yang express harganya Rp 1,9 juta. Yang biasa H plus 2 baru keluar hasilnya, nah yang ini overload," kata dia.
Dia sangat menyayangkan adanya praktik komersialisasi test PCR tersebut.
Apalagi dengan menawarkan harga yang dirasa cukup menguras kantong. "Parah ini kondisinya. Semuanya mau cari duit," kata dia.