Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi bidang Intelijen Luar Negeri BIN Mayjen TNI Agoes Joesni menyadari betul tantangan dalam menuntaskan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Mulai dari jumlah penduduk yang sangat besar dan tersebar di berbagai wilayah yang sulit dijangkau.

Tentunya, hal itu dibutuhkan kerja sama yang sangat solid.

Maka, buah dari kerja sama berbagai pihak saat ini capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah mencapai lebih dari 280 juta dosis.

Keberhasilan vaksinasi ini, sesuai amanat Presiden Joko Widodo, dilakukan atas kerja sama berbagai pihak, tak terkecuali peran Badan Intelijen Negara (BIN).

“Jauh sebelum Covid-19 di awal 2020 masuk ke Indonesia, BIN sudah mengamati fenomena ini sejak kasus di Wuhan. Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang punya peran pencegahan dan deteksi dini terhadap berbagai ancaman, BIN sudah melakukan pencegahan. Salah satunya, penggunaan masker yang dilontarkan oleh BIN yang disampaikan pada Pemerintah,” ujar Mayjen TNI Agoes Joesni dalam keterangan yang diterima, Selasa (1/2/2022).

Baca juga: Siapkan 7.000 Dosis Vaksin Covid-19, Binda Jatim Vaksinasi Anak dan Lansia di Pacitan

Agoes menekankan bahwa program vaksinasi sebagai perintah Presiden yang diselenggarakan BIN di seluruh Indonesia dilakukan mulai dari pemetaan di lapangan.

Tentunya, dengan membuat aplikasi untuk mendeteksi kedisiplinan menggunakan masker dan sebagainya, melakukan sosialisasi dan narasi untuk melawan hoaks seputar vaksinasi, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan membuat sertifikat vaksinasi

Karena semua orang yang telah divaksinasi harus bisa dideteksi, hingga penyediaan vaksin serta fasilitas penunjangnya.

Sementara Deputi bidang Intelijen Ekonomi BIN Made Kartikajaya menjelaskan, bahwa BIN memiliki tim penanganan Covid-19.

Baca juga: Dukung Pelaksanaan PTM, Binda Banten Gelar Vaksinasi Anak di Lima Titik

BIN, kata Made, bertugas menyediakan vaksin di seluruh Indonesia.

"Sebagai penanggung jawab koordinasi dengan Kemenkes, Dinas Kesehatan di daerah, di awal pertama vaksinasi dilakukan sejak 14 Juli 2020, vaksin masih terbatas dan belum merata maka untuk daerah masih dianggarkan dari Jakarta," ungkapnya.

Ia pun menilai, bahwa peran vaksinasi sangat vital bagi keberlangsungan kehidupan. Pasalnya, dampak pemberlakuan PSBB dan PPKM, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi.

“Dengan vaksinasi akan ada pergerakan masyarakat, maka ekonomi bisa pulih. Tercapainya program vaksinasi akan menjadi tolok ukur untuk memulihkan ekonomi nasional,” ucap Made.

Baca juga: Percepat Terbentuknya Herd Immunity, Binda Sulteng Siapkan 13.000 Vaksin Sinovac Bagi Masyarakat

Maka, seperti dikatakan Agoes, salah satu kerja sama yang dilakukan oleh BIN dengan pihak luar negeri adalah berkolaborasi sesuai kemampuan yang mereka miliki, misal dalam hal pengadaan vaksin.

“Termasuk dengan rekanan yang ada di Indonesia, bekerja sama dengan Kemenlu. Prinsipnya, kita butuh vaksin, mereka memproduksi, sesuai arahan Presiden kita membuka peluang kerja sama termasuk transfer teknologi,” kata Agoes.

Agoes menambahkan, persoalan religius yang melibatkan tokoh adat dan pemuka agama cukup sulit ditangani. Maka, dibutuhkan komunikasi dan pemahaman dengan bantuan aparat TNI/Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, juga perangkat desa.

Percepatan vaksinasi sangat diperlukan, meski Indonesia sudah mencatatkan keberhasilan luar biasa yang diakui mata dunia.

Baca juga: Cegah Penyebaran Omicron, Binda Jabar Gelar Vaksinasi Massal Sasar Masyarakat di Daerah Pesisir

“Untuk meningkatkan antibodi seseorang, booster perlu dilakukan. Karena booster bisa meningkatkan antibodi lebih tinggi dibandingkan vaksinasi kedua,” ujar Dokter Purwati, Ketua Stem Cell Research and Development Center Universitas Airlangga.

Dia menambahkan, percepatan vaksinasi amat penting karena selain melipatgandakan antibodi individu, juga untuk membentuk herd immunity.

“Maka, untuk ketahanan vaksinasi ke depannya, perlu dilakukan penguatan-penguatan. Selain kerja sama dengan berbagai pihak termasuk Pemerintah, BIN, dan lembaga pendidikan, juga dibutuhkan akses untuk perawatan, penguatan sistem komunikasi publik seperti melakukan 3M, dan sebagainya,” kata Purwati.