Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kemampuan cadangan pangan harus direncanakan mulai dari tingkat terendah yaitu desa agar tercapai pengendalian pangan nasional.
Hal itu diungkapkan DPD RI dalam acara Dialog Kenegaraan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).
“Ada yang salah dengan perencanaan pemerintah dalam mengurusi masalah pangan dalam negeri, perencanaan pangan harus dimulai dari hulu sampai ke hilir dari desa ke tingkat nasional," ujar Wakil Ketua Komite II DPD RI Ahmad Nawardi dalam kesempatan tersebut.
Menurut Ahmad Nawardi, dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir kran impor pangan mulai dari daging hingga beras grafiknya meningkat tajam.
Atas dasar itu kedaulatan pangan yang didengungkan Presiden Jokowi masih jauh dari harapan meskipun telah ada reshuffle kabinet untuk menekan laju harga.
“Pemerintah belum bisa mengendalikan harga, justru harga-harga dikendalikan oleh pasar," tegas Ahmad yang merupakan senator asal Jawa Timur tersebut.
Lebih lanjut Ahmad Nawardi menjelaskan Pemerintah seperti makan buah simalakama: tidak impor maka harga naik, sementara jika impor harga akan turun tapi petani dan peternak akan menjerit.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron yang turut menghadiri acara dialog tersebut mengungkapkan pandangannya.
Menurut ia, reshuffle yang telah dilakukan bukan solusi menstabilkan harga pangan, tetapi bagaimana pemerintah harus mengkoordinasikan Kementrian terkait untuk membenahi masalah pangan. Apalagi kini sebentar lagi akan masuk lebaran haji.
“Perlu dibentuk lembaga yang kompeten dan bernaung di bawah Presiden langsung dalam menanggulangi masalah pangan,” tandas Herman.
Di samping itu, pengamat dari Organisasi Indonesian Human Rights Comitee for Social Justice (IHCS) Gunawan dalam kesempatan itu menyoroti ada permainan “mafia” dalam persoalan naiknya harga-harga kebutuhan pangan akhir-akhir ini.
“Jika tidak ingin dipermainkan oleh mafia harga, Pemerintah harus melakukan manajemen pangan yang baik,” kata Gunawan. (advertorial)
Ikuti terus perkembangan terbaru dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) hanya di Kabar DPD RI.