Baca tanpa iklan
Sekretariat Jenderal DPD RI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dalam menciptakan reformasi birokrasi yang profesional dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Maka DPD RI membutuhkan sentuhan semangat perubahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi.
“Kita harus berubah, tidak lagi bermain pada tataran biasa-biasa saja. Perubahan merupakan tuntutan dari internal dan eksternal kita agar meningkatkan kualitas pelayanan cepat, efektif efisien, dan yang tidak kaku,” ucap Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek saat membuka diskusi Coffee Morning Reformasi Birokrasi di Loby Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (22/7).
Untuk itu, Reydonnyzar menilai bahwa DPD RI harus bisa merubah mindset atau pola pikir budaya birokrasi menjadi budaya korporasi atau perusahaan. Artinya, dalam korporasi atau perusahaan dikenal adanya kompetisi atau persaingan, kapasitas, kompetensi, dan kemampuan hal tersebut termasuk dalam penempatan jabatan. “Perubahan pola pikir budaya korporasi tersebut untuk meningkatkat kapasitas dan pelayanan, termasuk soal promosi dan mutasi, sepanjang dia punya kemampuan kenapa tidak. Itu namanya sistem merit ada reward dan ada punishment,” ujarnya.
Reydonnyzar menjelaskan tuntutan percepatan pelayanan selalu menjadi terdepan dalam sebuah reformasi birokrasi. Menurutnya DPD RI tidak bisa bermain-main pada pelayanan karena akan menggangu kenyamanan masyarakat. “Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus bisa mencontoh dari negara tetangga seperti Singapura dan negara lainnya yang maju dalam bidang birokrasi,” cetusnya.
Reydonnyzar menyatakan perlu adanya diferensiasi struktur terkait pembagian tugas dan kewenangan. Tentunya harus ada delegasi tanggungjawab kewenangan dan pengawasan. “Maka kedepan akan menjadi reformasi birokrasi yang lebih baik dan lebih baik lagi,” lontarnya.
Sementara itu, dalam kesempatan diskusi pada acara tersebut, Kasubdit Harmonisasi Penganggaran Remunisasi, Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan Satya Susanto mengatakan bahwa untuk menciptakan reformasi birokrasi dibutuhkan sebuah kunci perubahan. Perubahan merupakan faktor penentu dalam kesuksesan birokrasi. “Perubahan akan membimbing kita ke hal yang baru. Kita jangan sampai mempertahankan yang lama, sehingga tidak mau melakukan perubahan lebih baik,” ujarnya.
Satya menambahkan dalam mewujudkan perubahan reformasi birokrasi juga membutuhkan sosok leader sehingga tidak kehilangan arah dalam proses perubahan. Leader tentunya akan berperan kepada setiap anggotanya, lantaran setiap orang susah untuk melakukan suatu perubahan. “Leader yang menjadi peran utama. Di sini kita tidak membutuhkan bos tapi leader. leader yang bisa membawa perubahan,” tuturnya.
Menurutnya, ada tiga kunci sukses dalam melakukan perubahan reformasi birokrasi yaitu champion atau pimpinan tertinggi yang memiliki kepercayaan dalam melakukan perubahan yang sistematis dari atas ke bawah. Kedua, sponsor atau bawahnya, dia punya kewenangan yang menjadi roll model.
“Ketiga, agent yaitu bisa siapa saja yang bisa mempengaruhi orang lain. Jika tiga kunci ini dilakukan di DPD RI maka culture birokrasi bisa berubah. Tentunya perubahan yang lebih baik lagi,” papar Satya.
Senada dengan Satya, Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama BPKP RI Rahadian Widagdo mengatakan bahwa kunci perubahan reformasi birokrasi membutuhkan leader yang mumpuni. Sehingga mampu menciptakan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kita harus mengedepankan administrasi online untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kenapa online karena targetnya birokrasi masa kini berubah membutuhkan teknologi informasi dan membutuhkan kecepatan akses selain itu juga ketepatan sehingga menjadi semakin efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada layanan public yang prima” pungkasnya. (*)