Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama dengan DPD I Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Sumatera Utara, menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Kemandirian Milineal Membangun Sumatera Utara", di Hotel Garuda Plaza Medan, Sabtu (21/9) kemarin.
Wakil Ketua DPD RI, Prof, Ir Hj Darmayanti Lubis, mengatakan Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi yang tidak terlepas dari generasi milineal. Generasi ini yang akan memegang kendali atas roda pembangunan khususnya di bidang perekonomian, untuk membawa Indonesia menuju pembangunan yang lebih maju dan dinamis.
Baca: DPD RI Sahkan Hasil Rekomendasi Calon Anggota BPK RI
Baca: Sekjen DPD RI Siap Dukung Pelaksanaan Tugas Anggota DPD RI 2019-2024
"Pada 2020, tahun dimulainya bonus demografi tersebut. Generasi milenial berada pada rentang usia 20 tahun hingga 40 tahun. Usia produktif itu yang akan akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia," kata Darmayanti dalam sambutannya.
Disebutkan Darmayanti, generasi milenial menyebar merata di seluruh provinsi di Indonesia. Di Sumatera Utara, berdasarkan sensus penduduk 2017, jumlahnya mencapai 33,88 persen. Dengan data ini, harus menjadi perhatian Pemprov Sumatera Utara.
Hal ini berkaitan dengan strategi pembangunan Pemprov Sumatera Utara. Bukan hanya mendorong, tetapi juga melindungi generasi milenialnya di pasar global.
"Pemprov Sumut harus paham dalam membaca kebutuhan generasi milenial di daerah Sumatera Utara. Adanya kebijakan daerah, diharapkan berpihak pada tumbuh kembang dan kesiapan generasi milenial untuk bersaing di pasar global," ungkapnya.
Darmayanti menambahkan generasi milenial juga harus berpartisipasi dalam politik. Sebab, dengan jumlah yang besar dalam demokrasi bisa menjadi penentu hasilnya. Contohnya, partisipasi milineal di Pemilu 2019 lalu yang cukup besar. Maka dari itu, setiap generasi milenial yang terjun dalam strategi kekuasaan (pemerintah) harus bergerak terlebih dahulu di organisasi.
"Tidak bisa tiba-tiba langsung muncul untuk masuk ke politik. Sumber daya manusia generasi milineal harus profesional. Ke depan bukan hanya tentang gerakan, tetapi Integritas, kepemimpinan dan bagaimana berpolitik di negeri ini. Mengasah kemampuan untuk belajar learning by doing, serta mengoptimalkan penggunaan gadget yang bermanfaat bukan untuk menyebar hoaks," ujarnya.
Sementara potisi Partai Demokrat, Dr Masdar Limbong, menuturkan segmen generasi milineal menjadi segmen yang menarik bagi kalangan politisi untuk digerakkan dalam rangka mendapatkan kekuatan pertarungan politik. Sistem kebebasan berpolitik menjadi menarik bagi generasi muda dan remaja. Pergerakan politik juga cepat karena pengaruh media sosial.
"Seiring dengan berkembangnya teknologi, generasi milineal khususnya di perkotaan mobilitasnya menggunakan media sosial. Walaupun masyarakat pedesaan juga sudah mulai melakukan karena jaringan akses Internet yang luas," ujarnya.
Ia menambahkan generasi milineal sebagai pemilih memiliki terhadap hasil suara dalam pemungutan suara. Beberapa tahun terakhir, politisi menyadari itu, bahwa suara generasi milineal dibutuhkan. Semakin banyak juga politisi memanfaatkan media sosial sebagai cara untuk memperoleh kemenangan.
"Bagaimana generasi milineal mengekspresikan politiknya? Ada yang menggunakan pendekatan digital, terpantil isu dan individual. Bahkan ada juga generasi milineal yang tetap apatis dalam politik," sebutnya.
Sementara Tokoh Milineal di Sumut, Muhammad Mas'ud Silalahi mengharapkan generasi milineal harus memiliki perbedaan dalam berpikir dan bertindak. Sebab, milenial harus semangat dalam ikut serta membangun bangsa Indonesia pada umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya.