Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Santer kabar tentang isu reshuffle kabinet Jokowi-Ma'ruf jilid II yang sempat dihembuskan oleh Relawan Jokowi Mania (JoMan) beberapa waktu ke belakang.
Meskipun rumor ini telah ditepis banyak pihak dilingkaran Istana. Pernyataan yang disampaikan oleh Immanuel Ebenezer (Ketua JoMan) menimbulkan banyak spekulasi serta reaksi berbagai pihak.
Senator muda asal Bengkulu yang juga Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin pun juga ikut menyoroti atas rumor yang telah beredar luas tersebut.
Melalui keterangan resminya, pria yang akrab dipanggil SBN tersebut pada Sabtu (20/2/2021) memberikan beberapa pernyataan.
"Kita semua hendaknya memberikan waktu kesempatan agar presiden dan jajarannya bekerja tenang dan maksimal. Dan hingga saat ini saya melihat presiden bersama kabinetnya telah menunjukkan kerja-kerja yang optimal. Hal itu terbukti dari bagaimana hasil dari kami lembaga DPD RI selama ini dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta koordinasi. Dan semua berjalan sesuai keinginan Bpk. Presiden dan seluruh harapan rakyat Indonesia," ujarnya.
Dalam keterangan itu pula Sultan B Najamudin menilai ada dua aspek yang sekarang menjadi perhatian semua pemegang kebijakan, yaitu sektor ekonomi dan penegakan hukum.
Dalam sektor ekonomi ia menilai langkah pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah bentuk iktikad baik dan keseriusan pemerintah, walaupun kedepan kita menanti program konkret yang menyentuh langsung substansi persoalan dan kemudian dapat mewujudkan hasil yang diharapkan.
"Kebijakan PEN dimulai dengan semua kementerian terkait bahu membahu dalam menghadapi situasi ekonomi yang memburuk akibat tekanan pandemi Covid-19. Sementara disektor penegakan hukum justru bukan hanya ke arah yang diharapkan, tetapi justru harus diapresiasi lebih atas prestasi pengungkapan kasus-kasus besar skandal Mega korupsi," tegasnya.
Ia menambahkan, "Justru aneh jika reshufle terjadi sementara kabinet bekerja ke arah pembangunan di setiap bidang dengan benar. Khusus untuk kejaksaan kita seharusnya "angkat topi" atas keberanian Jaksa Agung dalam mengungkap skandal besar yang merugikan negara triliunan rupiah. Jika memang benar terjadi Reshufle, maka saya yakin pemerintah hari ini akan kehilangan kepercayaan oleh publik. Dan bahkan khusus dalam masalah hukum, jika terdapat dorongan pergantian ditubuh Jaksa Agung, maka berarti ada pihak oligarki yang merasa tidak nyaman atas kerja-kerja Jaksa Agung," tambahnya.
Sultan B Najamudin juga menambahkan, persoalan penegakan hukum adalah isu krusial yang selama ini telah mulai memberikan harapan kepada publik. Malah ia menuturkan salah satu kinerja yang membanggakan serta dapat ditampilkan dalam bentuk sebagai keberhasilan pada pemerintahan saat ini adalah wajah penegakan hukum.
Bahkan hasil survei pada bulan Mei 2020 menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan dalam kondisi memuaskan sebagaimana dapat dibaca dari survei Indikator Politik. Angka kepercayaan publik kepada Kejagung sebesar 74,1 persen.
Jadi pengungkapan kasus-kasus hukum kelas kakap yang saat ini ditangani kejaksaan merupakan momentum untuk lebih meningkatkan kepercayaan publik.
Hal itu juga ditunjukkan oleh institusi KPK yang menunjukkan tren bagus serta kepolisian yang sedang berbenah dibawah kepemimpinan Kapolri baru Jenderal Listyo Sigit.
"Semua bisa menilai, bahkan seorang tokoh seperti Bung Fahri Hamzah yang dikenal sangat kritis terhadap pemerintahan pun justru memberikan dukungan terhadap Jaksa Agung dalam menegakkan hukum yang tidak tumpul ke atas tapi tajam dibawah. Dan Jaksa Agung Burhanudin telah menjawab krisis kepercayaan oleh publik terhadap institusi penegak hukum. Jadi, saatnya sekarang kita fokus bagaimana mendukung pemerintah menciptakan iklim pembangunan yang kondusif dalam bidang ekonomi serta penegakan hukum," tutupnya. (*)