Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah untuk tidak gegabah dalam mengaktifkan kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka di bulan Juli mendatang.
"KBM tatap muka sebaiknya didasarkan pada tingkat atau level epidemi kasus covid di suatu wilayah atau daerah, bukan oleh proses vaksinasi yang belum diketahui tingkat Efikasi dan Efektivitasnya pada tenaga kependidikan," ungkap wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin melalui keterangan resminya pada Kamis (25/02/2021).
Menurutnya, proses vaksinasi yang sedang dilaksanakan saat ini belum bisa disebut efektif berpengaruh terhadap penurunan angka penyebaran kasus covid. Karena Belum ada satu negara pun yang bisa membuktikan efek vaksin terhadap penurunan kasus positif Covid-19 secara luas.
"Petugas kependidikan yang divaksinasi, misalnya, mungkin dapat melindungi keluarga dan siswa mereka dari infeksi, tetapi ketika virus ada di mana-mana, akan ada banyak kesempatan untuk masuk ke rumah dan lingkungan sekolah," jelas Sultan.
Data terakhir yang dilansir dari laman covid-19.go.id menyatakan kasus terkonfirmasi positif corona telah mencapai angka 1.288.833 pasien. Jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 10.180 kasus, bila dibanding data terakhir pada hari sebelumnya.
Meski demikian, tambah Sultan, DPD RI mengapresiasi langkah progresif pemerintah yang memprioritaskan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai salah satu kelompok utama yang divaksinasi.
"Kami berharap KBM tatap muka bisa segera diaktifkan, agar siswa dan mahasiswa dapat kembali melakukan kegiatan belajar secara normal di sekolah dan kampus-kampus. Namun harus dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan yang ketat dan konsisten," tutup senator muda asal Bengkulu tersebut.
Seperti diketahui bahwa, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menargetkan sekolah tatap muka bakal dibuka pada Juli 2021. Target itu dipatok setelah vaksinasi Covid-19 bagi tenaga pendidik selesai pada Juni 2021. (*)