Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mengawali kunjungan kerja hari pertama di Nusa Tenggara Timur, Ketua DPD RI bertemu dengan Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Kornelius Kodi Mete di rumah jabatan Bupati SBD di Tambaloka, SBD, NTT. Selain Bupati, hadir pula Wakil Bupati SBD, Marten Christian Taka dan pimpinan Forkompimda serta para pejabat Kabupaten SBD.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Matalitti yang malam itu didampingi Senator asal NTT, dr. Asyera Respati Wundalero dan Wakil Ketua Komite II, Bustami Zainudin, yang membidangi pertanian, perikanan dan perkebunan, mendorong agar Bupati SBD fokus kepada keunggulan komparatif daerah, yaitu di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.
"Salah satu potensi Kabupaten Sumba Barat Daya adalah di sektor pertanian selain perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan. Maka penting bagi pemerintah daerah Sumba Barat Daya untuk fokus kepada sektor yang memiliki unggul komparatif tersebut. Caranya bagaimana? Adalah dengan mengarahkan rencana strategis daerah pada pembangunan ke sektor tersebut," tutur LaNyalla pada pertemuan, Senin (22/3/2021) malam itu.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu melanjutkan, hal yang mesti diperhatikan adalah fasilitasi manajamen distribusi barang, permudah arus logistik barang dan tata kelola suplay chain manajemen.
"Sehingga produk tersebut tidak menumpuk di Sumba Barat Daya saja, yang menyebabkan anjloknya harga di saat suplay lebih banyak dari demand. Inilah terobosan dan kerja keras yang harus dilakukan pemimpin di daerah, khususnya daerah-daerah di luar Pulau Jawa," ujarnya.
LaNyalla meyakini jika biaya logistik murah dan suplay chain manajemen ditata dengan baik, maka Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah akan meningkat. Dan salah satu kunci meningkatkan kemandirian fiskal daerah adalah tingginya angka PDRB. Sebab, tingginya PDRB di suatu daerah berkorelasi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
"Dan otomatis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Dan peningkatan PAD sejalan dengan peningkatan Indeks Kemandirian Fiskal," ujar dia.
LaNyalla menilai memetakan dan menganalisa PDRB juga sangat penting untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan.
"Juga untuk melakukan evaluasi hasil pembangunan dan memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah," papar LaNyalla.
Hal itu oleh karena muatan dari PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di daerah dalam waktu satu tahun.
"Sehingga salah satu fokus kita adalah bagaimana menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga mendongkrak angka PDRB di daerah," demikian LaNyalla. (*)