Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi meminta DPD RI ikut memperjuangkan harapan para petambak garam di NTT, agar pemerintah tidak mengimpor garam. Karena garam adalah salah satu potensi andalan provinsi tersebut.
Harapam Wagub Josef itu disampaikan saat memberi sambutan selamat datang kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan rombongan, yang hadir ke NTT dalam rangka membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Strategi Meningkatkan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (24/3/2021).
LaNyalla hadir bersama Senator asal NTT, Abraham Liyanto, Angelius Wake Kako dan Asyera RA Wundalero, serta Senator asal Aceh Fachrul Razi dan Senator asal Lampung Bustami Zainuddin. Gubernur NTT Victor Laiskodat berhalangan hadir karena sedang bertugas di luar kota.
“Terus terang kami minta dukungan kepada DPD RI agar menyampaikan kepada pemerintah agar jangan impor garam, tapi bantu serap garam kami di NTT. Provinsi ini punya potensi untuk menghasilkan 1 juta ton garam, dan itu bisa ditingkatkan lagi bila terserap,” ungkap Josef.
Namun, kenyataannya, sambung Josef, garam tidak terserap. Bahkan pemerintah memutuskan untuk impor.
“Padahal kalau potensi ini tergarap, sudah menjadi salah satu bagian dari penyumbang meningkatnya indeks kemandirian fiskal daerah,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, LaNyalla mengakui bila selain pariwisata, pertanian dan perikanan budidaya, termasuk rumput laut, serta peternakan dan komoditas daging, produksi garam di NTT sangat bisa ditingkatkan. Dan bisa menjadi salah satu potensi andalan NTT.
“Sebut saja dua produk unggulan, daging sapi dan garam industri. Produk daging dan garam dari NTT harus bisa keluar dari NTT dengan biaya logistik yang murah. Dan untuk itu, mekanisme suplay chain manajemen harus ditata dengan baik oleh Pemda. Sehingga produk bisa sampai ke industri-industri yang menggunakan garam sebagai bahan baku, yang rata-rata berada di luar NTT,” paparnya.
Dikatakan LaNyalla gagasan Presiden Jokowi untuk membangun tol laut dan pembangunan akses jalan dan infrastruktur lainnya selama ini sebenarnya dimaksudkan untuk memangkas biaya logistik dan menata suplay chain manajemen.
“Hasil pembangunan dan kebijakan itu harus dimanfaatkan maksimal oleh Pemda. Sampaikan saja kalau di lapangan misalnya tidak berjalan. Atau, ada hambatan, atau ada yang menghambat,” ungkap mantan ketua umum Kadin Jatim itu.
Selain itu, dukungan Pemda dengan memaksimalkan koordinasi dengan instansi terkait, semacam BPPT harus intensif dilakukan. Hal itu perlu untuk membantu petambak garam menaikkan dan menjaga kadar NaCl di atas 97. Sehingga dapat diserap oleh industri. Selain dukungan dari Bank Daerah untuk permodalan.
“Kami di DPD RI sebagai wakil daerah tentu akan menyuarakan harapan yang disampaikan Pak Wagub tadi. Karena sudah tekad kami untuk bertindak sebagai Advokat Daerah. Apalagi tagline kami di DPD sudah jelas. Dari Daerah untuk Indonesia,” pungkasnya. (*)