Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Badan Akuntabilitas Publik DPD RI melakukan rapat audiensi dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta terkait permohonan penyelesaian permasalahan Keraton Surakarta Hadiningrat Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Dalam pertemuan yang berlangsung secara virtual, Ketua BAP DPD RI, Bambang Sutrisno mengatakan BAP DPD RI berharap permasalahan yang dihadapi oleh Keraton Surakarta Hadiningrat agar lebih mengutamakan musyawarah mufakat.
“Keraton Surakarta telah mengusulkan adanya penyelesaian persoalan dengan mengombinasikan penanganan oleh pemerintah dan penyelesaian melalui hukum yang berkeadilan sehingga diperoleh win-win solution. Jadi baiknya, pemerintah bisa merespon dengan solusi yang baik untuk berbagai pihak yang terlibat,” tambahnya dalam pemaparannya secara virtual, Rabu, 8/9/2021.
Lebih lanjut Bambang Sutrisno menambahkan BAP DPD RI juga akan mendalami persoalan yang selama ini terjadi. "Kami akan mendalami persoalan ini, sehingga dibutuhkan informasi menyeluruh dari pihak Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat, GKR. Koes Moertiyah Wandansari mengatakan Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat telah melakukan upaya penyelesaian permasalahan melalui jalur musyawarah maupun jalur hukum, bahkan sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, namun tidak dilaksanakan sampai dengan saat ini.
"Kami berharap BAP DPD RI untuk dapat menjembatani pertemuan dengan pihak Keraton dan berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait penyelesaian persoalan ini," jelasnya. (*)