TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga berkesempatan mendampingi Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah pada Jumat (4/2) lalu.

Dalam kunker tersebut, diagendakan pertemuan DPD RI dengan jajaran pimpinan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah membahas berbagai persoalan, hambatan dan peluang pembangunan di Kalimantan Tengah.

Dalam menanggapi berbagai permasalahan pembangunan Kalteng yang diungkap oleh sejumlah pejabat Pemprov Kalteng di pertemuan tersebut, Mahyudin berjanji akan segera menindaklanjutinya dengan menghubungi langsung para menteri terkait.

Upaya Mahyudin ditandai dengan mengajak kepada semua pejabat Pemprov Kalteng untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahannya melalui WhatsApp (WA) ke nomor pribadinya.

Dalam pertemuan tersebut Mahyudin sempat membagi–bagikan nomor WA pribadinya ke sejumlah pejabat Pemprov yang hadir.

Fernando Sinaga yang turut hadir dalam pertemuan tersebut memberikan apresiasinya kepada Waka DPD RI Mahyudin.

Menurut Fernando, dalam siaran persnya pada Sabtu (5/2) lalu, langkah Mahyudin merupakan respon cepat pimpinan DPD RI terhadap aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah yang harus segera ditindaklanjuti oleh menteri terkait.

“Langkah Pak Mahyudin ini tepat, tidak birokratis dan langsung disampaikan melalui WA kepada jajaran menteri terkait di Jakarta untuk segera ditindaklanjuti. Dengan begitu, fungsi pengawasan DPD RI akan menjadi lebih baik. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan akan selalu memperhitungkan hasil pengawasan DPD RI selama ini. Ini langkah yang tepat memperkuat DPD RI. Saya dan semua anggota DPD RI lainnya harus melakukan hal yang sama dengan langkah Pak Mahyudin di Kalteng,” tegas politisi yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini.

Fernando menambahkan, dalam beberapa kasus yang terjadi di dapilnya di Provinsi Kaltara, dirinya pun melakukan hal yang sama, yaitu melakukan advokasi atas persoalan tanah, tata ruang dan hutan di Kaltara dengan berkoordinasi langsung, bahkan sudah menggelar beberapa pertemuan, dengan sejumlah wakil menteri seperti Wakil Menteri ATR/BPN dan Wakil Menteri KLHK. (*)